Warga Jalan TPI Pontianak Galang Petisi Tolak Isu Penggusuran, Minta Kejelasan Batas Wilayah

Pontianak (Suara Kalbar) – Warga Jalan TPI, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, menggalang petisi tanda tangan untuk menyuarakan penolakan terhadap isu rencana penggusuran permukiman yang diduga berkaitan dengan persoalan batas administratif antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Pengumpulan tanda tangan tersebut mulai dilakukan sejak Selasa (10/11/2026). Warga menempuh langkah ini sebagai bentuk keberatan sekaligus upaya menyampaikan aspirasi agar tidak ada penggusuran sebelum status wilayah dan persoalan hukumnya memperoleh kejelasan.

‎Salah seorang warga terdampak, Vera, mengatakan keresahan masyarakat muncul setelah sejumlah pihak melakukan pendataan rumah warga pada Senin (9/11/2026), tanpa didahului sosialisasi maupun pemberitahuan resmi kepada masyarakat dan pengurus lingkungan setempat.
‎
‎”Kami sama sekali tidak pernah diajak sosialisasi atau diberi tahu secara resmi. Tiba-tiba ada yang datang mendata rumah-rumah. Padahal seluruh administrasi kependudukan kami, seperti KTP dan bantuan sosial (PKH), semuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak,” ujar Vera.
‎
‎Menurut Vera, warga mempertanyakan munculnya klaim bahwa kawasan permukiman mereka masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya. Sebab, selama ini masyarakat mengaku tercatat sebagai warga Kota Pontianak.
‎
‎Disamping itu, Ketua RT 004/RW 027 Kelurahan Sungai Beliung, Iswati, juga mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan maupun koordinasi terkait pendataan rumah warga ataupun rencana penataan kawasan tersebut.
‎
‎”Sebagai pengurus RT, saya sama sekali tidak diberitahu soal pendataan itu. Warga kami di sini tercatat sah sebagai warga Kota Pontianak. Rumah saya saja persis di seberang jalan kawasan ini. Jadi secara fakta lapangan, ini masuk dalam wilayah RT kami,” tegas Iswati.
‎
‎Melalui pengumpulan tanda tangan tersebut, warga mendesak Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk turun tangan menyelesaikan persoalan batas wilayah secara transparan.
‎
‎Masyarakat berharap kedua pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan dan kepastian mengenai status administratif kawasan tersebut, sekaligus membuka ruang dialog dengan warga terdampak.
‎
‎Warga juga meminta agar tidak ada tindakan represif maupun penggusuran sebelum persoalan batas wilayah memperoleh kejelasan hukum dan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk
‎
‎Penulis: Iqbal Meizar