KPK Periksa Eks Seskab Dipo Alam soal Kasus Gratifikasi Eks Pejabat Pajak Rp 20,7 M

Jakarta (Suara Kalbar)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam, terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Mohamad Haniv.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami transaksi jual beli aset antara Dipo Alam dan Haniv, termasuk dugaan aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Dipo diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta. Keterangan yang diminta penyidik berkaitan dengan transaksi aset serta dugaan pemberian uang kepada Haniv.

“Salah satu saksi yang diperiksa, yaitu DP (Dipo Alam) berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka HNV. Jadi untuk pemeriksaan hari ini, termasuk untuk pihak-pihak swasta yang juga didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada HNV selaku pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Ditjen Pajak,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Selain Dipo, KPK turut memanggil empat saksi dari kalangan swasta. Dua di antaranya memenuhi panggilan pemeriksaan, yakni Hartanto Suryadi dan Winari Antoni.

Sementara itu, dua saksi lainnya, Tri Djoko Wibowo dan Putri Marizca, tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

Budi mengatakan, penyidik masih menelusuri asal-usul uang yang diduga diterima Haniv. Pemeriksaan juga diarahkan untuk mengungkap kemungkinan keterkaitan pemberian uang tersebut dengan sejumlah kegiatan pemeriksaan pajak.

“Ini juga masih akan terus ditelusuri penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh HNV dari mana saja, berkaitan dengan apa saja, yang semuanya masih dalam pendalaman, termasuk sebelumnya juga dugaan penerimaan gratifikasi berkaitan dengan pemeriksaan-pemeriksaan pajak yang dilakukan. Oleh karena itu, kemarin juga ada pemeriksaan kepada HS yang sebelumnya juga menjadi tersangka di perkara dugaan tindak pidana korupsi pemeriksaan pajak,” kata Budi.

Rekam Jejak Jabatan Mohamad Haniv

Mohamad Haniv pernah menduduki sejumlah posisi penting di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pada 2011, dia menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Provinsi Banten. Selanjutnya, Haniv dipercaya memimpin Kanwil DJP Jakarta Khusus pada periode 2015-2018.

KPK menetapkan Haniv sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi pada 25 Februari 2025. Setelah melalui proses penyidikan, Haniv ditahan pada 19 Agustus 2026.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, Haniv diduga menerima gratifikasi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak.

Rinciannya, sekitar Rp 700 juta diduga diterima untuk membiayai sponsor acara peragaan busana anaknya. Selain itu, Haniv diduga memperoleh sekitar Rp 10 miliar sepanjang periode 2013-2018 dalam bentuk mata uang asing.

Penerimaan lainnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 10 miliar selama periode 2014-2022. Uang tersebut diduga diberikan dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA.

Atas dugaan tindak pidana tersebut, Haniv dijerat Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sumber: Beritasatu.com