Dasco Buka Suara soal Isu Gibran Mundur, Gerindra Masih Pantau Perkembangan

Jakarta (Suara Kalbar) – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui secara lengkap informasi mengenai kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menyebut partainya masih mencermati perkembangan isu tersebut, termasuk kabar mengenai surat pengunduran diri yang disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menyampaikan hal itu saat menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Menurut Dasco, hingga kini Gerindra belum membahas langkah lanjutan terkait kabar tersebut. Ia mengatakan, partai-partai politik di DPR masih mengikuti dinamika yang berkembang.

“Ini dinamika-dinamika yang berkembang, dan sekarang sedang ada proses-proses awal di DPR. Ya kita semua di DPR, partai-partai, mengikuti dinamika yang ada. Kita juga belum mendengar perkembangan yang lebih daripada yang tadi sama-sama kita ketahui (pengunduran diri Gibran),” ujar Dasco.

Wakil Ketua DPR itu juga mengaku baru mengetahui informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari pemberitaan media. Karena itu, ia belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kabar tersebut.

“Mungkin seperti teman-teman juga, saya juga baru tadi di sini membaca media, itu ada berita dari Pak Budi Arie ya. Kalau yang lain-lainnya saya belum tahu,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Ia juga menyebut surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.

Meski demikian, Dasco menegaskan belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kabar tersebut.

DPR Jadwalkan Rapat Paripurna Bahas Usulan HMP

Di tengah berkembangnya isu pengunduran diri Gibran, DPR telah menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut diagendakan untuk menindaklanjuti usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Gibran, yang berkaitan dengan wacana pemakzulan wakil presiden.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya menyatakan usulan HMP yang diajukan sejumlah anggota DPR telah memenuhi persyaratan awal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi adalah dukungan minimal 25 anggota DPR.

Berdasarkan dokumen yang diterima, sebanyak 122 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan HMP terhadap Gibran. Dukungan tersebut berasal dari sejumlah fraksi di parlemen.

Rinciannya, 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, dan 18 anggota Fraksi PKB.

Selanjutnya, terdapat 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Demokrat yang turut menandatangani usulan tersebut.

Saan menjelaskan, pengajuan HMP didasarkan pada sejumlah alasan yang disampaikan para anggota DPR pengusul. Salah satunya berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan tertentu oleh presiden maupun wakil presiden.

Sumber: Beritasatu.com