Kapolda Kalbar: Demokrasi Bukan Sekadar Orasi, Mahasiswa Harus Hadirkan Solusi

Pontianak (Suara Kalbar) – Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar menegaskan komitmen Polri dalam menjamin kebebasan masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kritik dan aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi. Polri punya komitmen menjamin menyatakan pendapat di muka umum,” ujar Kapolda saat membuka Diskusi Harmonisasi dan Sinergi Mahasiswa dan Kepolisian yang bertajuk “Panggung Demokrasi: Refleksi Semangat Kepahlawanan, dari Orasi Menjadi Solusi” di salah satu cafe di Pontianak, Selasa (10/11/2026).

Forum yang dihadiri pimpinan dan perwakilan Kelompok Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi, serta organisasi kepemudaan di Kalimantan Barat itu menjadi ruang dialog untuk memperkuat hubungan mahasiswa dan kepolisian dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat.

Kapolda Kalbar didampingi Direktur Intelkam, Kombes Pol Munizar, dan Wakil Direktur Reskrim Umum, AKBP Siswo Dwi Nugroho serta sejumlah pejabat utama Polda Kalbar.

Dijelaskannya, Kepolisian mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam membangun komunikasi terbuka dengan kepolisian.

“Bagi kepolisian dialog ini menjadi salah satu cara penting untuk menyamakan persepsi, membangun kepercayaan, sekaligus mencegah kesalahpahaman dalam menyikapi berbagai dinamika sosial. Jadi sangat kami apresiasi,” tegas Kapolda.

Lebih jauh dikatakan, kehadiran polisi dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat bukan untuk membatasi atau menghalangi aspirasi masyarakat.

“Kepolisian hadir dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum bukan membatasi, tetapi memastikan hak konstitusional warga negara tersebut dapat dijalankan secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tambahnya.

Komitmen tersebut, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan kesadaran semua pihak untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak orang lain.

Kapolda juga berharap mahasiswa tetap mengambil peran strategis sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kritik terhadap kebijakan maupun dinamika pemerintahan merupakan bagian dari kontrol sosial, sepanjang disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab.

Melalui forum tersebut, Kapolda mendorong agar hubungan mahasiswa dan kepolisian tidak berhenti pada komunikasi saat terjadi aksi demonstrasi. Sinergi perlu dibangun secara berkelanjutan melalui keterbukaan, sikap saling menghormati, dan kesediaan mendengarkan pandangan yang berbeda.

Mengusung semangat kepahlawanan, diskusi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan generasi muda tidak cukup hanya diwujudkan melalui keberanian menyuarakan aspirasi. Lebih dari itu, mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.

Dengan demikian, panggung demokrasi tidak sekadar menjadi ruang menyampaikan tuntutan, tetapi juga tempat mempertemukan gagasan dan membangun kolaborasi demi terwujudnya Kalimantan Barat yang aman, demokratis, dan kondusif.

Penulis: Tim Liputan