Wakili Kubu Raya di Forum Nasional, Abd Hamid Sampaikan Aspirasi Warga Pal Sembilan

Jakarta (Suara Kalbar)  – Penggerak Hak Asasi Manusia (HAM) Desa Pal Sembilan, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Abd. Hamid, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang Nasional) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Penggerak HAM Tahun 2026 di Hotel Sahid, Jakarta, pada 20–23 Oktober 2026.

Dalam forum nasional tersebut, Abd. Hamid membawa sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Desa Pal Sembilan. Di antaranya akses pendidikan, pemutakhiran dan sinkronisasi data penerima bantuan sosial, keterbatasan akses air bersih, serta dampak kebakaran yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, termasuk sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Abd. Hamid, keterlibatan penggerak HAM dalam forum perencanaan pembangunan nasional menjadi kesempatan untuk menyampaikan kondisi nyata masyarakat di tingkat desa. Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Saya hadir membawa suara masyarakat Desa Pal Sembilan. Bagi kami, pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi. Pendidikan, air bersih, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta perlindungan masyarakat dari dampak kebakaran merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama,” ujar Abd. Hamid.

Akses Pendidikan dan Bantuan Sosial Jadi Perhatian

Salah satu persoalan yang disampaikan adalah akses pendidikan bagi masyarakat Desa Pal Sembilan. Abd. Hamid menilai pemenuhan hak atas pendidikan perlu didukung dengan kesempatan belajar yang adil, pelayanan pendidikan yang layak, serta perhatian terhadap warga yang menghadapi hambatan ekonomi maupun sosial.

Selain pendidikan, ia menyoroti pentingnya pemutakhiran dan sinkronisasi data penerima bantuan sosial di tingkat desa. Data yang akurat dan sesuai dengan kondisi terkini dinilai menjadi faktor penting agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama kelompok rentan.

“Data penerima bantuan harus terus diperbarui dan disinkronkan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat, sementara data yang digunakan belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ketepatan data merupakan salah satu kunci agar bantuan sosial lebih adil dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Sekitar 96 Persen Warga Belum Terlayani PDAM

Persoalan akses air bersih juga menjadi salah satu aspirasi utama yang dibawa Abd. Hamid ke forum nasional tersebut.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Desa Pal Sembilan, sekitar 96 persen warga dilaporkan belum memiliki akses layanan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Selama ini, sebagian warga mengandalkan air hujan untuk kebutuhan konsumsi. Sementara itu, kebutuhan mandi dan mencuci dipenuhi dari air bor, sumur, maupun parit. Kondisi tersebut semakin menyulitkan masyarakat ketika memasuki musim kemarau.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, melainkan bagian penting dari pemenuhan hak dasar masyarakat. Kami berharap persoalan ini mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses air bersih yang layak dan berkelanjutan,” katanya.

Abd. Hamid berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius melalui perencanaan program penyediaan air bersih yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah Desa Pal Sembilan.

Minta Penanganan Kebakaran Perhatikan Warga Rentan

Selain pendidikan, bantuan sosial, dan air bersih, Abd. Hamid turut menyampaikan perhatian terhadap dampak kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Menurutnya, kebakaran tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan, tempat tinggal, dan sumber penghidupan masyarakat.

Karena itu, upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan pascakebakaran perlu dilaksanakan secara terkoordinasi. Kebutuhan kelompok rentan juga harus menjadi perhatian agar masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan sesuai kebutuhan.

Ia menegaskan, penanganan berbagai persoalan masyarakat membutuhkan keterlibatan banyak pihak, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Persoalan masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan. Aspirasi masyarakat harus menjadi dasar untuk mendorong solusi yang nyata,” tegas Abd. Hamid.

Melalui keikutsertaannya dalam Musrenbang Nasional dan Rakor Penggerak HAM 2026, Abd. Hamid berharap persoalan yang dihadapi warga Desa Pal Sembilan dapat memperoleh perhatian lebih luas dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

Ia menilai pembangunan yang berpihak kepada masyarakat harus memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga, termasuk pendidikan, akses air bersih, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta keselamatan masyarakat dari berbagai risiko bencana.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS