Puan Minta Rencana Peleburan BMKG dan Badan Geologi Dikaji Terlebih Dahulu

Jakarta (Suara Kalbar) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji terlebih dahulu wacana peleburan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Puan, kajian diperlukan untuk memastikan peleburan kedua lembaga tersebut benar-benar memberikan manfaat serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam penanganan kebencanaan.

Puan mengatakan BMKG dan Badan Geologi memiliki tugas serta kewenangan yang berbeda. Karena itu, rencana peleburan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

“Kami meminta itu untuk dikaji dahulu apakah itu diperlukan karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Meski demikian, Puan menegaskan DPR pada prinsipnya terbuka untuk mendukung apabila hasil kajian menunjukkan penggabungan BMKG dan Badan Geologi justru dapat membuat pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi lebih efektif.

“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dahulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” ujarnya.

Pertimbangkan Kinerja

Puan menekankan, aspek kinerja harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam membahas wacana peleburan BMKG dan Badan Geologi.

Menurutnya, perubahan struktur kelembagaan harus memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintah, terutama dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Selain wacana peleburan lembaga, Puan juga menyoroti usulan penambahan anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia meminta setiap tambahan alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan serta kinerja lembaga. Anggaran yang lebih besar, kata Puan, harus berbanding dengan manfaat yang lebih baik.

“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat bagi kami tidak apa-apa. Namun, manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” katanya.

Puan menilai efektivitas penggunaan anggaran menjadi hal penting agar peningkatan dukungan fiskal benar-benar memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas pemerintah.

Dengan demikian, baik perubahan struktur kelembagaan maupun penambahan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan, kajian yang matang, serta manfaat yang dapat dirasakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber: Beritasatu.com