Ria Norsan Pertanyakan Aksi Mahasiswa Tangani Karhutla, Massa: Kami Sudah Turun

Kubu Raya (Suara Kalbar) – Dialog Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan dengan massa mahasiswa yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlangsung panas di depan Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis (3/9/2026).

Ketegangan bermula ketika Norsan mempertanyakan keterlibatan mahasiswa dalam penanganan karhutla di lapangan.

“Mahasiswa ada turun?” tanya Norsan kepada massa aksi Aliansi Kalbar Merdeka.

“Sudah, Pak. Kami sudah turun,” jawab mahasiswa.

Norsan kembali memastikan apakah mahasiswa turun langsung untuk membantu memadamkan api.

“Memadamkan api?” tanyanya.

Massa aksi kemudian menegaskan bahwa mereka telah terlibat dalam aktivitas penanganan karhutla di lapangan selama tiga hingga empat hari terakhir.

Perdebatan semakin memanas ketika salah seorang peserta aksi menilai aktivitas mahasiswa tersebut seharusnya diketahui pemerintah melalui pemberitaan maupun media sosial.

“Bapak kurang lihat media sosial, Pak,” ujar peserta aksi.

Sebelumnya, Koordinator Aliansi Kalbar Merdeka, Syahrifal Muhrin, mendesak pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas terhadap karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

“Kami ingin menuntut hari ini pemerintah pusat tegas, Pak. Kami mau bencana ini menjadi nasional, Pak,” kata Syahrifal.

Menurutnya, masyarakat dan relawan masih menghadapi berbagai kendala dalam penanganan karhutla di lapangan. Persoalan tersebut antara lain keterbatasan akses air, peralatan pemadaman hingga kebutuhan logistik.

“Kita di sini semuanya kesulitan, Pak. Akses air yang pertama untuk memadamkan api. Kemudian alat. Kemudian logistik dan segala macamnya,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Norsan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat karhutla.

“Hari ini kita menetapkan Kalimantan Barat status siaga darurat,” ujar Norsan.

Aliansi Kalbar Merdeka juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional dan mendesak Menteri Kehutanan memberikan solusi konkret dalam upaya mitigasi karhutla.

Selain itu, mahasiswa meminta sanksi tegas diberikan kepada perusahaan yang dinilai lalai dalam pengelolaan dan pengawasan lahan. Mereka juga mendesak seluruh pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk diusut serta ditindak tegas.

Sementara terkait kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Barat, Norsan mengatakan pemerintah daerah masih menunggu kedatangan menteri untuk meninjau langsung kondisi karhutla sekaligus menyalurkan bantuan.

Namun, kedatangan Raja Juli Antoni terkendala kondisi jarak pandang yang tidak memungkinkan pesawat mendarat di Bandara Supadio.

Penulis: Maria