Ekonomi Kalbar Tumbuh 6,14 Persen, APBN Jaga Momentum Pertumbuhan Semester I 2026

Pontianak (Suara Kalbar) – Fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap kokoh di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut turut tercermin dari kinerja perekonomian Kalimantan Barat yang tetap menunjukkan pertumbuhan positif hingga semester pertama 2026.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 6,14 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator makro juga menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Inflasi Kalimantan Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,28 persen, sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 5,97 persen.

Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat mencapai 176,87 atau menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan. Neraca perdagangan juga masih mencatatkan surplus, menunjukkan kinerja ekspor yang tetap lebih tinggi dibandingkan impor.

Kinerja positif perekonomian tersebut turut didukung oleh pelaksanaan APBN di Kalimantan Barat. Hingga 30 Juni 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp7,01 triliun atau 41,76 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 25,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara telah mencapai Rp14,15 triliun atau 51,39 persen dari pagu, meningkat 4,77 persen secara tahunan.

Pendapatan negara masih didominasi penerimaan perpajakan yang mencapai Rp6,34 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp5,87 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp466,79 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan realisasi sebesar Rp667,45 miliar atau tumbuh 6,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp5,41 triliun atau 48,26 persen dari pagu. Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar 54,08 persen secara tahunan.

Peningkatan belanja tersebut antara lain didorong oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,84 triliun, termasuk pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi ASN, TNI, dan Polri pada Juni 2026.

Belanja Barang juga mencapai Rp1,59 triliun, yang di antaranya digunakan untuk mendukung operasi dan pemeliharaan prasarana konektivitas darat, termasuk jalan dengan realisasi Rp328,90 miliar.

Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp973,59 miliar. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan prasarana pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi sarana dan prasarana madrasah.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan setiap rupiah belanja negara harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan layanan dasar menjadi kunci dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (23/07/2026).

Selain Belanja Pemerintah Pusat, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga terus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Hingga 30 Juni 2026, realisasi TKD mencapai Rp8,73 triliun atau 53,53 persen dari pagu. Angka tersebut tumbuh 5,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi TKD didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,23 triliun, DAK Nonfisik Rp1,11 triliun, Dana BOSP Rp735,04 miliar, Dana Desa Rp376,12 miliar, BOK Puskesmas Rp80,16 miliar, serta DAK Fisik Rp14,85 miliar.

Penyaluran tersebut turut mendukung pelayanan dasar masyarakat. Dana Desa Tahap I telah disalurkan kepada 2.035 desa dan Tahap II kepada 322 desa. Sementara itu, penyaluran BOS telah menjangkau 1.099.896 siswa di 7.821 sekolah.

APBN juga terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di Kalimantan Barat.

Hingga 22 Juli 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat melalui 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan SPPG, Kanwil DJPb Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengembangkan aplikasi pelaporan keuangan KAPUAZ.

Sementara itu, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 30 Juni 2026 telah dimanfaatkan oleh 441.240 orang atau sekitar 7,6 persen dari total sasaran di Kalimantan Barat.

Program Sekolah Rakyat juga terus diperkuat. Hingga Juni 2026, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp2,89 miliar untuk mendukung pengelolaan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, serta layanan pendidikan.

Program ini telah berjalan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang, serta didukung pembangunan prasarana pendidikan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya.

Di sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp2,60 triliun kepada 32.855 debitur atau 57,99 persen dari plafon tahun 2026.

KUR Mikro menjadi penyaluran terbesar dengan realisasi Rp1,63 triliun kepada 28.971 debitur. Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar, yakni Rp298,65 miliar.

Sementara itu, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp430,99 miliar kepada 3.289 debitur. Adapun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah terealisasi sebesar Rp78,10 miliar kepada 14.170 debitur.

Dengan kondisi tersebut, sinergi antara APBN dan APBD terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi.

Hubungan yang saling melengkapi antara fiskal pusat dan daerah diharapkan menjadi modal penting dalam memastikan berbagai program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Penulis: Fajar Bahari