Digitalisasi Transaksi Daerah Tekan Kebocoran dan Pungli, Bupati Kubu Raya Dorong Optimalisasi PAD

Kubu Raya (Suara Kalbar) – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan pentingnya penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (E-TPD) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kubu Raya yang berlangsung di Ruang Rapat Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (18/6/2026).

Menurut Sujiwo, digitalisasi transaksi keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menekan potensi kebocoran anggaran serta mencegah praktik pungutan liar (pungli).

“Tujuan utama dari penerapan E-TPD adalah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan digitalisasi transaksi, kebocoran anggaran maupun potensi pungutan liar dapat ditekan sehingga pendapatan daerah bisa lebih optimal,” ujarnya.

Sujiwo menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD tidak dapat dibebankan hanya kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi, komunikasi, serta koordinasi dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

“Peningkatan PAD bukan hanya tanggung jawab Bapenda. Semua OPD yang berkorelasi harus mengambil peran. Kita harus bekerja secara kolaboratif dengan komunikasi dan koordinasi yang baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sujiwo mengingatkan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi fiskal nasional yang berpotensi berdampak pada daerah, termasuk kemungkinan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat pada masa mendatang.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai langkah antisipatif, mulai dari efisiensi belanja daerah, optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penguatan komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, hingga memaksimalkan potensi PAD yang tersedia.

Menurutnya, Kabupaten Kubu Raya masih memiliki potensi PAD yang besar dan perlu digarap secara maksimal melalui sinergi seluruh pihak terkait.

“Potensi PAD kita masih besar. Karena itu, semua pihak harus berkolaborasi untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga kontribusinya terhadap pembangunan dapat terus meningkat,” katanya.

Sujiwo menambahkan, penerapan E-TPD akan mendorong seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah dilakukan secara digital. Dengan demikian, proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efisien, serta mudah diawasi.

“Goal akhirnya adalah terciptanya tata kelola keuangan daerah yang bersih, baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus menekan kebocoran anggaran serta berbagai praktik yang dapat merugikan daerah,” pungkasnya.

Penulis: Diskominfo KKR

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS