Borong Dua Penghargaan, Gubernur Kalbar Ria Norsan Dinilai Sukseskan Kendalikan Inflasi dan Dorong Pembiyaaan Kreatif

Balikpapan (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menorehkan prestasi di tingkat regional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Kalbar berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri dalam ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026.

Penghargaan tersebut masing-masing adalah Terbaik I Tingkat Provinsi pada kategori Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026, serta Terbaik I Tingkat Provinsi dalam Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam seremoni yang digelar di Platinum Hotel Balikpapan, Selasa malam (5/5/2026).

Dalam sambutannya, Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menyebut sistem pemerintahan Indonesia menganut konsep semi-otonomi atau partly decentralized system.

“Kita memiliki banyak instrumen untuk mengendalikan daerah, termasuk melalui review APBD. Pemerintah pusat dapat menolak APBD jika tidak sesuai dengan aturan maupun program strategis nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah pusat tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik, khususnya dalam pengendalian inflasi.

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kalimantan Barat.

“Ini bukan hanya prestasi pemerintah provinsi, tetapi keberhasilan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Ini menjadi motivasi untuk terus bekerja lebih baik,” ujarnya.

Norsan mengungkapkan, keberhasilan pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator utama. Pada tahun 2025, inflasi Kalbar tercatat sebesar 1,85 persen atau berada pada zona hijau. Sementara pada awal 2026, inflasi meningkat ke kisaran 3,0 hingga 3,3 persen yang dipengaruhi faktor musiman seperti perayaan Natal dan Tahun Baru, Ramadan, Idul Fitri, Imlek, hingga Cap Go Meh.

Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemprov Kalbar secara konsisten menjalankan berbagai langkah strategis, antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, serta penguatan logistik pangan melalui kolaborasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional.

“Pengendalian inflasi ini menjadi pondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan,” jelasnya.

Dari sisi ekonomi, Kalbar mencatat pertumbuhan positif dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025, dan diproyeksikan tetap stabil di atas 5 persen pada 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan investasi dan transformasi digital sektor UMKM.

Data menunjukkan peningkatan signifikan pada indikator ekonomi digital, di antaranya penggunaan QRIS naik 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen, serta kredit UMKM meningkat sebesar 2,67 persen.

Lebih lanjut, Norsan menegaskan bahwa konsep entrepreneur government menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi melalui pembiayaan inovatif di luar APBD serta memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan.

Di sektor sosial, angka kemiskinan Kalbar juga menunjukkan tren menurun, dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi ibu hamil dan balita, serta penguatan ketahanan pangan lokal.

Meski demikian, sektor ketenagakerjaan masih menjadi perhatian, dengan tingkat pengangguran yang stagnan di angka 4,23 persen pada 2025.

“Ke depan, kita akan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui optimalisasi CSR perusahaan dan penguatan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja,” tegasnya.

Norsan juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar untuk terus berinovasi, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, serta penguatan tata kelola keuangan daerah.

“Tantangan kita adalah memastikan pertumbuhan ekonomi mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan,” pungkasnya.

Penulis: Layli/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS