SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Daerah Mempawah Cegah Berlarutnya Antrean, Pemkab Mempawah dan SPBU Mesti Terapkan Pembatasan Pembelian BBM

Cegah Berlarutnya Antrean, Pemkab Mempawah dan SPBU Mesti Terapkan Pembatasan Pembelian BBM

Ketua KADIN Mempawah M. Husni Thamrien. [SUARAKALBAR.CO.ID/Ist]

Mempawah (Suara Kalbar) – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Mempawah, M. Husni Thamrien, mendesak Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama TNI-Polri untuk segera mengambil langkah cepat dalam mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU.

Menurut Husni Thamrien, antrean BBM yang terjadi saat ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari isu kelangkaan stok, meningkatnya panic buying di tengah masyarakat, hingga adanya pembatasan penyaluran BBM subsidi.

Kondisi tersebut dinilai semakin meresahkan dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di lapangan.

Ia mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat yang harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax.

Selain itu, antrean panjang juga berdampak pada kemacetan lalu lintas di sekitar SPBU.

“Pemerintah Kabupaten Mempawah harus bergerak cepat. Jangan ada pembiaran. Libatkan aparat dari Polres dan Kodim 1201/Mempawah untuk turun langsung agar persoalan antrean ini segera teratasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Husni Thamrien juga menyoroti tingginya harga BBM di tingkat eceran yang melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Di lapangan, harga Pertalite dilaporkan mencapai Rp15 ribu hingga Rp16 ribu per liter, sementara Pertamax berkisar antara Rp18 ribu hingga Rp22 ribu per liter.

Ia menilai kondisi tersebut semakin membebani masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri, di tengah kenaikan harga bahan pokok.

“BBM eceran tetap dibeli karena masyarakat butuh dan tidak mampu ikut antre. Namun kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai solusi untuk mengurai antrean, Husni Thamrien mengusulkan agar pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan pengelola SPBU menerapkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, di antaranya dengan pembatasan kuota pembelian BBM per hari.

Ia menyarankan kendaraan roda empat dibatasi maksimal 15 liter per hari, sedangkan roda dua maksimal 3 liter per hari.

Selain itu, ia juga meminta adanya pengawasan ketat terhadap operasional SPBU guna mengantisipasi praktik kecurangan oleh oknum yang bekerja sama dengan spekulan BBM.

“Kita berharap ada pengawasan melekat agar distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Penulis: Distra

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar
Bagikan:

Iklan