Indonesia Pimpin Sidang Reguler Dewan HAM PBB untuk Pertama Kalinya

Suara Kalbar – Indonesia untuk pertama kalinya dipercaya memimpin sidang reguler Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai presiden Dewan HAM ke-20. Momentum ini terjadi dalam Sesi Ke-61 Dewan HAM PBB yang digelar di tengah dinamika global terkait isu pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia.

Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indah Nuria Savitri menjelaskan sesi kali ini merupakan forum reguler yang digelar setiap Maret dan Agustus, serta dilengkapi dengan segmen tingkat tinggi atau high level segment yang dihadiri para pejabat setingkat menteri hingga di atasnya.

“Tentu saja, kali ini sebagaimana sedang reguler di bulan Agustus dan bulan Maret sesi kali ini sudah memiliki high level segment yang akan diikuti oleh dignitaries, jadi biasanya levelnya ke menteri atau di atas menteri juga,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Kamis (19/2/2026).

Ia menegaskan Sesi Ke-61 menjadi tonggak penting karena merupakan kali pertama Indonesia memimpin sidang reguler Dewan HAM sejak menjabat sebagai presiden Dewan HAM PBB.

“Jadi di sesi Dewan HAM ke-61 ini akan menjadi sesi pertama, di mana kita memimpin sesi reguler Dewan HAM sebagai presiden Dewan HAM yang ke-20,” katanya.

Menurut Indah, kepemimpinan Indonesia berlangsung di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi isu HAM. Dinamika tersebut, kata dia, akan tercermin dalam proses persidangan yang berlangsung di Jenewa, Swiss.

“Dan tentu saja sesi ini berlangsung di tengah begitu banyak dinamika, terutama dalam isu-isu pemajuan dan pelindungan HAM dan seperti teman-teman ketahui juga, apa yang menjadi perhatian dunia internasional biasanya akan terefleksi dalam proses persidangan,” ungkapnya.

Dirinya berharap Dewan HAM PBB tetap menjalankan fungsinya secara optimal sebagai platform utama dalam pembahasan isu HAM global. Menurutnya Indonesia juga ingin memastikan forum tersebut menjaga integritasnya.

“Nah, tentu saja kita berharap Dewan HAM sebagai platform utama PBB yang membahas mengenai isu HAM secara global bisa tetap menjaga kredibilitasnya, konsistensinya dan juga secara efektif dan efisien membahas berbagai isu yang terkait,” tuturnya.

Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran diplomasi Indonesia di tingkat multilateral, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap tata kelola HAM yang inklusif dan berimbang di tengah kompleksitas situasi global saat ini.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS