Kalbar Dukung Pembentukan UPT Penataan Ruang Laut

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penataan Ruang Laut di Pontianak sebagai langkah strategis untuk mempercepat pelayanan publik dan mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat menerima audiensi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), yang dipimpin oleh Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Fajar Kurniawan, di Ruang Arwana Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (9/2/2026).

Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Agenda utama pembahasan adalah rencana pembentukan UPT Penataan Ruang Laut di Kalbar.

UPT Penataan Ruang Laut merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP yang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pembinaan zonasi laut. Keberadaan UPT ini diharapkan dapat mendukung implementasi ekonomi biru (blue economy) yang berkelanjutan di Indonesia.

Fungsi utama UPT ini meliputi fasilitasi penyusunan tata ruang laut, zonasi kawasan, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut. Langkah tersebut bertujuan mewujudkan penataan ruang laut yang inklusif, memperhatikan kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

“Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka mempercepat penanganan birokrasi, mendukung rencana pembentukan UPT Teknis di Pontianak,” ungkap Sekda Kalbar.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Fajar Kurniawan, menjelaskan bahwa Ditjen Penataan Ruang Laut telah mengirim surat permohonan rekomendasi terkait pembentukan UPT tersebut.

“UPT ini menjadi penting dalam rangka mempercepat, mempermudah, dan memperpendek layanan publik. Selain itu juga mempermudah koordinasi, sinkronisasi program kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sekitarnya,” jelasnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS