Hadapi Imlek hingga Idul Fitri, Kalbar Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi

Pontianak (Suara Kalbar)- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersiap menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang rangkaian hari besar keagamaan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, menghadiri High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi untuk menyatukan strategi pengendalian harga dan pasokan pangan.

Rapat yang mengusung koordinasi strategi 4K—kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, kestabilan harga, dan komunikasi efektif— itu digelar di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Kamis, 5 Februari 2026. Agenda tersebut difokuskan pada kesiapan daerah menghadapi Hari Raya Imlek, Bulan Suci Ramadhan, serta Idul Fitri 1447 Hijriah.

Dalam paparannya, Ria Norsan menegaskan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah demi menjaga daya beli masyarakat, terutama saat permintaan bahan pokok meningkat.

“Pada 2025, inflasi Kalimantan Barat berhasil dijaga rendah dan stabil di angka 1,85 persen, jauh di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan,” kata Norsan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan pada 2026 tidak ringan. Sejumlah faktor diperkirakan mendorong kenaikan inflasi, mulai dari anomali cuaca hingga kenaikan harga sejumlah komoditas strategis.

“Memasuki 2026, kita berpotensi menghadapi inflasi sekitar 3,33 persen. Tekanannya datang dari gangguan produksi akibat cuaca ekstrem, gagal panen, serta kenaikan harga beras, cabai, bawang merah, emas perhiasan, dan tarif angkutan udara,” ujarnya.

Gubernur juga menyoroti dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG/SPPG) terhadap peningkatan permintaan pangan, khususnya beras, telur, dan daging ayam.

“Kebutuhan beras untuk program ini sangat besar. Karena itu, pasokan harus benar-benar kita jaga agar tidak memicu kenaikan harga dan merugikan masyarakat,” katanya.

Di sektor energi, Norsan memastikan pemerintah daerah telah mengantisipasi potensi kelangkaan LPG 3 kilogram menjelang Ramadhan.

“Memang sempat terjadi kelangkaan, tapi sudah kami minta agar suplai segera dinormalkan. Saya tidak ingin di awal Ramadhan masyarakat kembali resah soal gas,” tegasnya.

Untuk menjaga stabilitas harga, Gubernur meminta seluruh kepala daerah kabupaten dan kota, termasuk PPID, aktif memantau kondisi lapangan serta memperkuat koordinasi lintas wilayah.

“Saya minta pemantauan stok dan harga dilakukan secara rutin, langkah antisipatif diperkuat, serta kerja sama antar daerah—terutama daerah defisit pasokan—terus ditingkatkan,” ucapnya.

Ia juga mencatat adanya kenaikan harga daging ayam ras dan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Melawi, dan Kubu Raya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menekankan bahwa rapat pengendalian inflasi harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar rutinitas menjelang hari raya.

“Setiap momen hari besar, inflasi hampir selalu terjadi. Permintaan naik, stok menurun, harga pun melonjak. Rapat ini harus melahirkan solusi nyata,” kata Krisantus.

Menurut dia, persoalan utama inflasi di Kalbar bukan semata distribusi, melainkan keterbatasan produksi pangan lokal.

“Operasi pasar hanya solusi jangka pendek. Yang kita butuhkan adalah peningkatan produksi pertanian dan peternakan agar stok cukup dan harga lebih stabil,” ujarnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Doni Septadijaya menambahkan, inflasi Kalbar masih relatif terkendali dibandingkan sejumlah provinsi lain di Kalimantan.

“Salah satu faktor kenaikan inflasi adalah base effect, karena pada Januari tahun lalu inflasi Kalbar sangat rendah,” katanya.

Ia menekankan pentingnya menjaga inflasi inti dan menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat untuk mengelola ekspektasi harga.

Sementara itu, Kepala BPS Kalimantan Barat memaparkan bahwa inflasi tahunan Kalbar pada Januari 2026 tercatat 3,33 persen, dengan kelompok pangan sebagai penyumbang utama.

“Komoditas yang mendorong inflasi Januari antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, serta emas perhiasan,” ujarnya.

Menjelang rangkaian hari besar keagamaan, pemerintah daerah diharapkan memperkuat sinergi dan langkah strategis agar inflasi tetap terkendali serta kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS