Gubernur Kalbar Dorong Transformasi Bisnis Kehutanan Bersama APHI

Pontianak (Suara Kalbar)- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka ruang dialog dengan pelaku usaha kehutanan di tengah tekanan yang masih membayangi sektor tersebut. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menerima kunjungan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso di ruang kerjanya, Kamis, 5 Februari 2026.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar Adiyani, Soewarso menyampaikan kondisi usaha kehutanan yang dinilainya belum sepenuhnya pulih. Karena itu, APHI meminta arahan pemerintah daerah agar sektor kehutanan kembali bergairah.

“Soal kehutanan saat ini memang belum baik. Kami memohon arahan Bapak Gubernur agar semangat bisnis kehutanan bisa bangkit kembali,” ujar Soewarso.

Ia menjelaskan, APHI mendorong transformasi model usaha kehutanan yang selama ini bertumpu pada kayu menuju pengembangan hasil hutan bukan kayu. Menurut dia, pola tersebut membuka peluang kolaborasi lintas pemangku kepentingan sekaligus menjaga keberlanjutan hutan.

“Bisnis kehutanan tidak harus selalu kayu. Kita bisa mengembangkan hasil hutan bukan kayu seperti jengkol, durian, sukun, hingga kratom,” katanya.

Soewarso menambahkan, dominasi usaha kayu saat ini masih relevan untuk hutan tanaman industri yang telah memiliki pasar dan infrastruktur pendukung. Namun, untuk hutan alam, APHI masih mencari skema usaha yang tidak membuat sektor kehutanan semakin terpuruk.

“Untuk hutan alam, kami terus mencari solusi agar bisnis kehutanan tidak jatuh, sekaligus tetap menjaga fungsi ekologisnya,” ujarnya.

Selain membahas pengembangan usaha, APHI juga meminta arahan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi persoalan rutin di Kalimantan Barat. Salah satu yang disoroti adalah implementasi peraturan daerah yang memperbolehkan pembakaran lahan terbatas.

“Kami juga meminta arahan terkait Perda yang memperbolehkan pembakaran lahan maksimal dua hektare, agar pelaksanaannya lebih tertib dan tidak memicu kebakaran hutan yang meluas,” kata Soewarso.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyambut baik masukan tersebut. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha kehutanan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“APHI dengan anggota sekitar 66 perusahaan kami harapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, baik dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan pekerja, maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujar Norsan.

Menurut dia, setiap pengembangan usaha kehutanan harus memberikan manfaat nyata bagi daerah, terutama melalui kontribusi pajak, retribusi, serta penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Norsan juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu pemanasan global dan kerusakan hutan tropis. Ia mendukung pengembangan hasil hutan bukan kayu sebagai alternatif usaha kehutanan yang lebih berkelanjutan.

“Semoga APHI dapat menjadi mitra aktif pemerintah, tidak hanya dalam meningkatkan PAD, tetapi juga dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Barat,” kata Norsan.