MUI Dorong Prabowo Ambil Langkah Konkret untuk Kemerdekaan Palestina

Jakarta (Suara Kalbar)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret dalam politik luar negeri untuk mewujudkan kemerdekaan Pelestina.

Wakil Ketua Umum (MUI) KH Cholil Nafis menegaskan konstitusi telah jelas mengamanatkan Indonesia harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta menentang segala bentuk penjajahan.

“Sebagaimana di dalam Al-Qur’an, kita tidak boleh memperbudak manusia. Dalam Undang-Undang Dasar kita juga amanatnya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan. Tentu tinggal strateginya bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina,” ujar Cholil di Istana Kepresidenan, Selasa (3/2/2026).

Cholil menyatakan, sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi, MUI dan unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam lainnya juga datang ke Istana untuk meminta penjelasan utuh Presiden Prabowo terkait tujuan bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace, yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sebelumnya, ia menilai bergabungnya Indonesia ke dalam dewan tersebut adalah keputusan yang tidak berpihak kepada Palestina. Ia pun meminta Presiden Prabowo agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.

Melalui dialog antara presiden dan para pimpinan ormas Islam ini, diharapkan arah dan tujuan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian dapat diperjelas, khususnya dalam konteks memperjuangkan perdamaian dunia dan keadilan bagi Palestina.

MUI bahkan telah menyiapkan sejumlah dokumen berisi catatan dan pandangan terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace yang akan menjadi bahan dialog dengan Presiden Prabowo.

“Kita antipenjajahan, kita mendukung kemerdekaan Palestina, tentu kita ingin yang terbaik bagi perdamaian dunia. Nanti, kita kan belum tahu apa alasan presiden untuk bergabung itu. Kita mau dengarkan, nanti selesai itu baru kita jelasin,” tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, pengusaha sekaligus tokoh Muslim dari kalangan Tionghoa, Jusuf Hamka, turut menyerukan agar Presiden Prabowo mengambil langkah nyata guna semakin mendekatkan Palestina menuju perdamaian sejati.

“Kita anggota Dewan Keamanan PBB, tetapi kita tidak punya hak veto. Sekarang ini kita 2 per 3 punya hak veto. Daripada kita nonton di luar kan mendingan kita mewarnai di dalam,” ucap Jusuf Hamka.

Sebanyak 50 perwakilan dari berbagai ormas Islam di Indonesia hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo di Istana. Sejumlah organisasi tersebut meliputi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), dan Syarikat Islam. Selain itu, jajaran tokoh pondok pesantren dari Jawa Timur juga turut diundang.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS