Menlu Sugiono Jelaskan Posisi Indonesia soal Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Jakarta (Suara Kalbar)- Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono angkat bicara soal gelombang kritik terhadap keputusan Indonesia masuk dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sugiono menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengundang para tokoh dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026), untuk menjawab kritik tersebut.

Sebanyak 50 perwakilan dari berbagai ormas Islam di Indonesia hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo di Istana. Sejumlah organisasi tersebut meliputi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), dan Syarikat Islam. Selain itu, jajaran tokoh pondok pesantren dari Jawa Timur juga turut diundang.

“Ini penjelasan umum terkait hal itu (Dewan Perdamaian),” ujar Sugiono.

Sugiono menyatakan, pertemuan ini turut dihadiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan akan menjadi ruang dialog untuk memperjelas latar belakang dan landasan kebijakan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian.

“Kementerian Luar Negeri pada siang hari ini adalah berkaitan dengan pembicaraan mengenai BoP dan penjelasan penjelasan akan dilakukan seputar isu tersebut,” papar Sugiono.

Indonesia diketahui bergabung dalam Dewan Perdamaian yang diluncurkan pada ajang World Economic Forum (WED) 2026 di Davos, Swiss. Dewan yang digagas Presiden AS Donald Trump itu beranggotakan 19 negara dan dirancang untuk bermitra dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengawasi gencatan senjata, menjaga keamanan, serta mendukung rekonstruksi di wilayah konflik, termasuk Gaza, Palestina.

Namun, keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace menuai kritik dari sejumlah kalangan. Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menilai langkah tersebut berpotensi tidak berpihak kepada rakyat Palestina.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina karena dalam penggagas dan anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” tulis Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, Rabu (28/1/2026).

Melalui dialog antara Presiden Prabowo dan para pimpinan ormas Islam ini, diharapkan arah dan tujuan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian dapat diperjelas, khususnya dalam konteks memperjuangkan perdamaian dunia dan keadilan bagi Palestina.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS