Akademisi UGM: Mundurnya Pimpinan OJK-BEI Bukan Sinyal Krisis Keuangan

Jakarta (Suara Kalbar)- Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rijadh Djatu Winardi menilai mundurnya pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak serta-merta mencerminkan melemahnya stabilitas sektor keuangan nasional.

Menurut Rijadh, pengunduran diri tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 29 Januari 2026. Ia menjelaskan, penurunan IHSG kala itu dipicu oleh tekanan jual masif yang muncul akibat sentimen negatif terhadap status pasar modal Indonesia di mata global.

“Saya melihat pengunduran diri ini terutama sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas anjloknya IHSG 29 Januari 2026 lalu. Hal ini kita ketahui disebabkan adanya tekanan jual masif yang dipicu sentimen negatif status pasar modal kita di mata global,” ujar Rijadh, Minggu (1/2/2026).

Ia menegaskan, dari sudut pandang tata kelola institusi, langkah mundurnya pimpinan justru dapat dimaknai sebagai upaya menjaga kredibilitas lembaga, bukan sebagai indikator memburuknya kondisi sektor keuangan nasional.

“Dalam konteks tata kelola, langkah tersebut justru bisa dibaca sebagai upaya menjaga kredibilitas institusi, bukan sinyal melemahnya stabilitas sektor keuangan nasional,” katanya.

Rijadh menambahkan, secara kelembagaan OJK masih memiliki mekanisme internal yang memungkinkan kesinambungan fungsi pengawasan tetap berjalan. Hal ini dimungkinkan melalui sistem penggantian sementara pada posisi deputi yang ditinggalkan.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya langkah cepat dari pemerintah untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut secara definitif.

“Namun, pemerintah tetap perlu bergerak cepat menyelenggarakan proses seleksi dan fit and proper test bagi tiga anggota Dewan Komisioner OJK yang mundur,” ucapnya.

Sementara itu, terkait BEI, khususnya posisi direktur utama, Rijadh menilai diperlukan figur pengganti yang tidak hanya memiliki kredibilitas tinggi, tetapi juga mampu menawarkan agenda perbaikan yang konkret guna memulihkan kepercayaan investor, baik domestik maupun global.

Lebih jauh, ia memandang pengunduran diri pimpinan lembaga keuangan tersebut membuka kembali diskursus mengenai persoalan struktural di pasar modal Indonesia. Rijadh menyoroti sejumlah isu krusial, seperti transparansi kepemilikan saham, kualitas emiten yang melantai melalui penawaran umum perdana (IPO), serta praktik manipulasi saham yang dinilai masih kerap terjadi.

“Free float yang rendah membuat volatilitas harga semakin tinggi dan manipulasi harga menjadi lebih mudah. Dalam kondisi seperti itu, pergerakan harga saham sering kali tidak lagi mencerminkan informasi fundamental,” pungkasnya.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS