Kemandirian Alutsista Jadi Agenda Strategis Prabowo, Impor Mulai Ditekan

Suara Kalbar – Kemandirian industri pertahanan menjadi agenda strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Meski target produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) tanpa impor masih menghadapi tantangan struktural, Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan, terutama pada kategori alutsista yang teknologinya telah dikuasai industri nasional.

Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri. Kebijakan ini diperkuat oleh berbagai regulasi turunan, termasuk kebijakan umum pertahanan negara dan penguatan ekosistem industri pertahanan nasional.

Pengamat intelijen Ridwan Habib menjelaskan strategi pengadaan tanpa impor dimulai dari alutsista yang telah dikuasai teknologinya secara penuh oleh industri nasional.

“Untuk pengadaan tanpa impor, kita mulai dari alutsista yang teknologinya sudah dikuasai. Contohnya senapan, amunisi, kapal patroli, serta kendaraan taktis seperti Maung dan Anoa. Mayoritas sudah buatan dalam negeri,” ujar Ridwan dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Sektor senjata ringan menjadi contoh utama kemandirian industri pertahanan. PT Pindad (Persero) sebagai BUMN strategis telah memproduksi berbagai pistol dan senapan serbu, termasuk seri SS yang digunakan oleh TNI dan Polri.

Kebijakan Kementerian Pertahanan dan Polri juga menegaskan kebutuhan senjata ringan standar harus dipenuhi dari produksi dalam negeri selama memenuhi spesifikasi teknis. Dampaknya, pengadaan pistol dan senapan serbu tidak lagi bergantung pada impor.

Untuk amunisi kaliber kecil (5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm), kapasitas produksi Pindad terus meningkat. Pada 2020, Pindad mampu memproduksi hingga 400 juta butir peluru per tahun, naik dari 225 juta butir sebelumnya. Kapasitas ini ditargetkan meningkat hingga 600 juta butir per tahun melalui modernisasi mesin produksi.

“Kemandirian suku cadang juga semakin kuat. Pesawat, kapal, dan tank kini banyak menggunakan komponen buatan industri nasional dan UMKM mitra DEFEND ID. Kita tidak ingin lagi menunggu komponen kecil dari luar negeri berbulan-bulan,” kata Ridwan.

Tantangan Komponen Teknologi Tinggi

Meski demikian, tantangan masih ada pada komponen kunci seperti mesin jet dan sensor elektronik canggih. Pemerintah menerapkan kebijakan kerja sama dengan industri lokal bagi setiap impor komponen strategis.

“Targetnya bukan sekadar membeli produk, tetapi menguasai rantai pasoknya. Kita membangun ekosistem agar pertahanan nasional tidak bisa dilemahkan melalui sanksi suku cadang,” tegas Ridwan.

Penguatan industri pertahanan dikatakannya juga ditopang sinergi antara BUMN dan perusahaan swasta nasional. Salah satu contoh adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI), yang telah memperoleh lisensi Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen senjata, amunisi, dan suku cadang presisi.

Pabrik PT NKRI di Bandung mampu memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi, sehingga memperkuat kemandirian industri pertahanan dari hulu hingga hilir.

Selain itu, PT Republik Defensindo aktif memproduksi kendaraan militer, termasuk truk militer, kendaraan taktis 4×4, hingga kendaraan amfibi. Pada 2020, perusahaan ini bekerja sama dengan BUMN pertahanan untuk membangun fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm.

Di sektor amunisi, PT Sapta Inti Perkasa mengoperasikan pabrik swasta pertama Indonesia sejak 2024 di Malang. Fasilitas ini mampu memproduksi amunisi kaliber 5,56 mm dan 9 mm dengan target awal 100 juta butir per tahun, yang akan ditingkatkan hingga 500 juta butir per tahun.

“Langkah ini penting mengingat kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 5 miliar butir per tahun, jauh melampaui kapasitas produksi tunggal Pindad. Kehadiran industri swasta diharapkan mampu menutup kesenjangan produksi dan mengurangi ketergantungan impor,” kata Ridwan.

Tren kemandirian ditambahkannya juga terlihat pada produksi suku cadang kendaraan tempur, kapal patroli, drone, hingga sistem elektronik seperti remote control weapon station (RCWS). Sejumlah item strategis, termasuk senjata ringan, amunisi, dan komponen tertentu, kini sepenuhnya diproduksi di dalam negeri.

“Perkembangan ini menandai pergeseran strategis industri pertahanan nasional. Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga membangun kedaulatan rantai pasok pertahanan sebagai fondasi ketahanan nasional jangka panjang,” pungkasnya.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS