LPG Subsidi Langka dan Mahal, Pemkab Kubu Raya Siapkan Langkah Tegas

Kubu Raya (Suara Kalbar) – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, merespons keresahan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga LPG subsidi 3 kilogram di sejumlah wilayah. Ia menegaskan pemerintah daerah harus responsif membaca suasana hati publik, khususnya kelompok ibu rumah tangga yang mulai kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.

“Begitu kita membaca suasana kebatinan masyarakat, terutama emak-emak yang mulai resah karena LPG 3 kilogram sulit didapat dan harganya tinggi, maka pemerintah harus segera bertindak,” ujar Sujiwo Kamis (22/01/2026) siang.

Sujiwo mengungkapkan, pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG. Dari hasil temuan di lapangan, masih terdapat indikasi penyaluran yang tidak sesuai aturan, termasuk penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.500.

“Pangkalan itu pengecer resmi. Tidak boleh lagi menjual ke toko atau pengecer lain, apalagi menjual di atas HET. Kami punya bukti-bukti dan ini akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Meski demikian, Sujiwo menyebut pemerintah masih memberi toleransi terbatas kepada pengecer di wilayah tertentu, khususnya daerah yang belum memiliki pangkalan LPG. Namun, toleransi itu tidak boleh dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan berlebihan.

“Kalau selisihnya masih Rp2.000 sampai Rp3.000, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sampai Rp27.000 atau Rp30.000, itu sudah mencekik rakyat kecil. Selisih Rp20.000 itu sangat terasa bagi warga tidak mampu,” katanya.

Selain persoalan harga, Sujiwo juga menyoroti penyalahgunaan LPG subsidi oleh kelompok masyarakat mampu, seperti restoran dan aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan LPG 3 kilogram diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

“Yang mampu jangan mengambil hak orang miskin. ASN, restoran, atau warga yang sudah berkecukupan, jangan menggunakan LPG subsidi. Kalau tetap dilakukan, kami akan lakukan razia,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan menggelar rapat bersama Pertamina, DPRD, kepolisian, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi komprehensif atas permasalahan ini.

“Kami akan diskusikan bersama hari ini. Pemerintah harus hadir, tegas, dan berpihak kepada rakyat,” pungkas Sujiwo.

Penulis: Ain Rahmi

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS