Wabup Sambas Dorong Implementasi Nyata Kebijakan Pengelolaan Perbatasan, Soroti Infrastruktur dan Ekonomi Perbatasan

Sambas (Suara Kalbar) – Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi, mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) secara daring bersama Tim Panja Pengelolaan Perbatasan Negara Komisi II DPR RI. Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta para kepala daerah terkait, pada Rabu (21/1/2026).

Rapat kerja tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam perumusan kebijakan serta langkah konkret pengelolaan wilayah perbatasan negara.

Sejumlah isu krusial dibahas, mulai dari tata kelola kawasan perbatasan, penataan ruang, kejelasan status lahan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Pembahasan tersebut dinilai penting untuk mendorong pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di daerah perbatasan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sambas menegaskan pentingnya tindak lanjut nyata dari hasil rapat yang telah dilaksanakan.

“Kami berharap hasil rapat ini tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan dan perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan di lapangan sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan,” ujar Heroaldi.

Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan harus dimaknai lebih luas dari sekadar aspek kedaulatan dan keamanan negara.

“Pengelolaan perbatasan yang optimal merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang mudah diakses, serta penguatan pemberdayaan dan ekonomi lokal masyarakat perbatasan,” tambahnya.

Penulis: Serawati

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS