Pemprov Kalbar Siap Kendalikan Harga Pangan Strategis Jelang Nataru
Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap kendalikan harga pangan strategis jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional secara virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dari Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Senin (22/12/2025).
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah daerah terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi barang dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Saya minta seluruh kepala daerah terus memonitor laporan prakiraan cuaca. Cuaca ekstrem dapat berdampak pada banjir, longsor, hingga terputusnya akses jalan dan jembatan, yang pada akhirnya memengaruhi distribusi dan harga bahan pokok,” ujar Tomsi.
Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan daerah menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi, termasuk kesiapan peralatan dan langkah antisipasi di lapangan guna meminimalkan gangguan distribusi.
Selain itu, Tomsi meminta agar Rakor Pengendalian Inflasi difokuskan pada komoditas dan wilayah yang mengalami kenaikan harga.
“Ketika BPS menyampaikan komoditas dan daerah yang mengalami kenaikan harga, pembahasan harus fokus pada hal tersebut disertai upaya konkret pengendaliannya agar rapat benar-benar efektif,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS), Windhiarso Ponco Adi Putranto, menyampaikan bahwa secara historis inflasi cenderung meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru seiring meningkatnya permintaan masyarakat.
“Dalam empat tahun terakhir, kelompok makanan, minuman, dan tembakau konsisten menjadi penyumbang inflasi terbesar di bulan Desember, disusul kelompok transportasi,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, meskipun inflasi pada November 2025 sempat melambat, tekanan inflasi kembali meningkat menjelang akhir tahun.
“Hingga minggu ketiga Desember 2025, tercatat 37 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Komoditas utama pendorong kenaikan antara lain cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan minyak goreng,” ungkap Windhiarso.
Khusus cabai rawit, ia menyebutkan harga secara nasional meningkat signifikan hingga 52,86 persen dibandingkan November 2025 dan telah melampaui harga acuan.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kalbar dr. Harisson, M.Kes., menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi daerah.
“Pemprov Kalbar terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia menegaskan langkah antisipatif akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Kami memastikan distribusi bahan pangan tetap lancar dan melakukan langkah pengendalian yang diperlukan agar inflasi tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Fadhil/r
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS






