Pemprov Kalbar Ajak Dorong Optimalisasi CSR untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pontianak (Suara Kalbar) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson membuka secara resmi rapat Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bina Lingkungan Perusahaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (9/12/2025).

Rakor ini adalah bagian dari pelaksanaan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 56 Tahun 2017, yang menegaskan pentingnya pengelolaan TSBLP/CSR secara terencana, terarah, dan sinergis dengan pembangunan daerah.

Sekda juga menyampaikan ucapan terima dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dan kepada pihak perusahaan yang telah hadir pada kegiatan Rakor ini.

“Terima kasih atas CSR yang sudah diberikan kepada Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Mari kita terus sempurnakan CSR ini agar nanti bisa benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat,” harap Harisson.

Seperti diketahui Dana transfer ke Daerah yakni belanja untuk APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu dikurangi oleh Pemerintah Pusat dan pada tahun 2026 nanti dikurangi sebesar 522 Milyar.

“Di satu sisi infrastruktur kita masih hancur, begitu juga dengan IPM, Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain ini kita masih perlu banyak anggaran atau bantuan. Untuk itu kami banyak melakukan efisiensi – efisiensi dan efisiensi ini tentu perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi walaupun belanja pemerintah itu hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sekitar 30 persen namun ini akan tetap dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kami benar-benar mengoptimalkan tanggung jawab sosial dan bina lingkungan perusahaan atau yang disebut dengan CSR, untuk itu agar CSR benar-benar optimal, efektif terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat ini kita harus benar-benar punya perencanaan Musrenbang dan kita sosialisasikan kepada perusahaan yang bergerak di Kalimantan Barat untuk dapat melihat mana program prioritas yang bisa dibantu,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Harisson berharap CSR dapat bersinergi bersama Pemerintah sehingga bagaimana caranya supaya CSR dari segi perencanaan, monitoring, pengawasan dan pelaporannya bisa dibuat dengan lebih baik lagi.

“Silahkan nanti diberikan masukan pada rapat ini, bagaimana caranya supaya CSR ini bisa benar – benar bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat di Kalimantan Barat,” pintanya.

Adapun hasil rakor yang ditujukan pada program CSR tahun 2026 yakni selaras dengan prioritas RPJMD, dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta fokus pada sektor yang mendorong transformasi sosial dan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur dasar, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Seperti diketahui CSR memberikan nilai bagi semua pihak. Bagi Pemerintah Daerah, yakni untuk memperkuat pencapaian target pembangunan dan memperluas dampak program prioritas.

Kemudian, bagi Masyarakat, adalah untuk meningkatkan akses layanan dasar, pendapatan, dan kualitas hidup. Dan bagi perusahaan, untuk meningkatkan value & reputasi, keberlanjutan usaha, serta hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemerintah.

Penulis: Fadhil/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS