Jejak Ibu Risma di Kota Pahlawan: Prioritas Manusia di Tengah Hiruk Pikuk Metropolitan

Oleh: Angela Dyandra Anindita Fabro & Shafa’nur Haniyyah 

PADA masa kepemimpinan Ibu Tri Rismaharini, Surabaya memasuki periode penting dalam perjalanan pembangunan kota. Sebagai kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia, Surabaya menghadapi tuntutan untuk memperbaiki kualitas layanan publik, memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas dasar, dan menata tata kelola kota agar lebih layak huni. Tantangan ini membutuhkan pemimpin yang mampu melihat kota dari kebutuhan warganya yang beragam. Kehadiran Ibu Risma menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan kepemimpinan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan berorientasi pada perbaikan kualitas hidup warga secara menyeluruh.

Pencapaian signifikan yang dapat dilihat selama masa pemerintahannya terlihat pada pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan melakukan kesehatan gratis, meningkatkan fungsi puskesmas, serta mengalokasikan sekitar 35% APBD untuk pendidikan, Ibu Risma menempatkan peningkatan kualitas manusia sebagai prioritas utama. Hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperluas akses pendidikan, menyediakan fasilitas yang lebih baik, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan kesempatan belajar yang layak. Di bidang kesehatan, ia memperluas layanan yang lebih terjangkau, meningkatkan fasilitas di tingkat kota hingga kelurahan, serta memperkuat program-program yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses kesehatan tanpa hambatan. Upaya ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Surabaya dan memperkuat pondasi pelayanan publik kota.

Seluruh rangkaian kebijakan dan capaian tersebut tidak lahir dari ambisi pribadi untuk menjadi wali kota terbaik, beliau selalu menegaskan bahwa tujuannya sederhana yakni mensejahterakan masyarakat Surabaya. Namun, justru karena ketulusan itulah Surabaya mencapai banyak penghargaan bergengsi, baik tingkat nasional maupun internasional. Mulai dari penghargaan lingkungan, tata kelola kota, hingga pelayanan publik, berbagai pengakuan tersebut mencerminkan keberhasilan nyata dari pendekatan kepemimpinan yang menempatkan kebutuhan warga sebagai pusat kebijakan.

Strategi Ibu Risma dalam Menciptakan Tata Kelola di Surabaya

Ibu Tri Rismaharini dikenal sebagai pemimpin yang setiap hari memiliki kebiasaan berkeliling kota-kota di Jawa Timur untuk memastikan wilayah yang beliau pimpin benar-benar memberikan rasa aman, nyaman, dan sejahtera bagi masyarakatnya. Ketika melakukan patroli rutin tersebut, mobil dinasnya selalu dipenuhi berbagai perlengkapan yang disiapkan untuk menghadapi berbagai persoalan yang mungkin ditemui di lapangan. Mulai dari buku, bola plastik, gula, beras, hingga minyak yang semua barang itu ia bawa bukan tanpa alasan, melainkan karena hampir setiap hari ia bertemu warga yang kurang beruntung dan merasa perlu memberikan bantuan langsung sebagai bentuk kepedulian. Tidak jarang barang-barang itu habis dibagikan sebelum perjalanannya selesai.

Selain memberikan bantuan, Ibu Risma juga menunjukkan ketegasan dan kecepatan dalam menangani masalah publik. Ketika melihat sesuatu yang dianggap tidak benar atau membahayakan, ia tidak menunggu laporan resmi ataupun instruksi birokrasi panjang tetapi beliau langsung turun dari mobil dan menangani masalah tersebut secara mandiri. Ketekunan dalam rutinitas ini secara tidak langsung menciptakan pola kepemimpinan yang mendorong peningkatan kinerja birokrasi secara konsisten.

Pada titik ini, Ibu Risma berhasil memainkan peran penting dalam menggerakkan daerah menuju kesejahteraan yang lebih merata. Praktik kepemimpinannya menunjukkan contoh nyata dari kepemimpinan etis yakni kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai moral, menghargai martabat manusia, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Kepemimpinan etis tidak hanya menyoroti hasil, tetapi juga memperhatikan proses moral dalam pencapaiannya. Inilah prinsip yang tercermin kuat dalam gaya kepemimpinan Ibu Risma sepanjang masa jabatannya.

Melawan Bias: Perempuan di Kursi Wali Kota

Pada awal masa kepemimpinannya, Ibu Risma hadir dengan reputasi sebagai birokrat teknis yang paham terkait detail tata ruang kota. Transformasi taman kota, penertiban aset publik, dan inovasi layanan birokrasi membuat Kota Surabaya beberapa kali mendapat penghargaan di tingkat nasional maupun internasional sebagai kota berprestasi di bidang lingkungan dan pelayanan publik. Di balik deretan prestasi, kehadiran Ibu Risma sebagai perempuan pertama di kursi wali kota Surabaya memicu diskursus baru tentang posisi perempuan dalam politik lokal dan eksekutif daerah. Stereotip gender seringkali memposisikan laki-laki sebagai pemimpin yang tegas dan rasional, sementara perempuan kerap dianggap emosional dan kurang cocok memegang jabatan strategis. Namun, kehadiran Ibu Risma di puncak birokrasi Surabaya menentang langsung stereotip ini. Ia memimpin kota metropolitan dengan gaya kharismatiknya yaitu “tegas di lapangan, hangat di warga”.

Menembus “Leadership Labyrinth” di Balik Sukses Kota Surabaya

Kepemimpinan Ibu Risma sebagai Wali Kota Surabaya merepresentasikan perjalanan panjang seorang perempuan menembus “leadership labyrinth” yang dijelaskan oleh Northouse (2016) sebagai jalur kepemimpinan yang penuh dengan tikungan, rintangan, dan keputusan sulit. Sebagai wali kota perempuan pertama di salah satu kota terbesar di Indonesia, Ibu Risma harus berhadapan dengan struktur politik lokal yang maskulin, kultur birokrasi konservatif, dan ekspektasi publik yang cenderung meragukan kapasitas perempuan di jabatan eksekutif yang keras. Keberhasilannya menjadikan Surabaya lebih tertata, hijau, dan inovatif memperlihatkan bahwa ia bukan hanya berhasil keluar dari labirin, tetapi juga mengubah peta jalan kepemimpinan perempuan di tingkat lokal.

Konsep kunci lain dari Northouse (2016) adalah prejudice & bias gender yang melahirkan “double bind” di mana pemimpin perempuan dituntut untuk tegas seperti laki‑laki, tetapi tetap lembut sesuai stereotip feminin dan jika condong ke salah satu, maka mereka akan dikritik. Ibu Risma berkali‑kali menjadi contoh hidup dari dilema ini. Ketika menertibkan PKL, ia dipuji sekaligus diserang sebagai sosok yang terlalu keras. Sebaliknya, ketika menangis di depan publik saat melihat penderitaan warga, sebagian pihak menilainya terlalu emosional untuk seorang pemimpin. Fakta bahwa ia tetap mendapat kepercayaan publik tinggi menunjukkan keberhasilannya mengelola double bind. Ia tidak mundur dari ketegasan, tetapi juga tidak menyembunyikan empati, sehingga membentuk identitas kepemimpinan yang otentik dan sulit direduksi oleh stereotip. Pola ini sejalan dengan penjelasan Northouse (2016) tentang stereotip agentic (rasional, keras, dominan) yang dilekatkan pada laki‑laki dan communal (lembut, peduli, suportif) yang dilekatkan pada perempuan. Ketika Ibu Risma menggabungkan keduanya, penilaian publik menjadi sangat sensitif terhadap ekspresi emosinya.

Kesimpulan

Dari perjalanan panjang kepemimpinan Ibu Risma di Surabaya tampak jelas bahwa kehadiran perempuan di kursi wali kota bukan sekadar simbol representasi, melainkan motor perubahan nyata bagi kualitas hidup warga. Melalui kombinasi komitmen pada pelayanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta kedekatan langsung dengan masyarakat lewat patroli lapangan setiap hari, Ibu Risma menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat sekaligus tegas, cepat merespons, dan berakar pada kepedulian. Capaian Surabaya sebagai kota yang lebih tertata, hijau, dan inovatif lahir bukan dari ambisi pribadi, tetapi dari orientasi kuat pada nilai kemanusiaan dan keberpihakan kepada kelompok rentan.

Di akhir masa jabatannya, Tri Rismaharini berdiri bukan sekadar sebagai mantan Wali Kota Surabaya, tetapi sebagai figur simbolik yang menggeser batas imajinasi publik tentang siapa yang layak memimpin kota besar. Ia memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah pengecualian yang perlu ditoleransi, melainkan kekuatan politik yang dapat mengubah wajah kota sekaligus cara negara memaknai pelayanan publik.

Referensi

Northouse, P. G. (2016 ). Leadership: Theory and practice. Sage.

Yukl, G. (2013). Leadership in organizations (8th ed.). Pearson.

Eagly, A.H., & Carli, L. L. (2007) Through the labyrinth: The truth about how women become leaders. Harvard Business School Press.

Aksel, A. Y., Syalindri, F., Ririn, R., Hanoselina, Y., & Syafri, R. (2025). Keteladanan sifat positif Tri Rismaharini dalam kepemimpinan sektor publik. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(6), 1–12. https://jicnusantara.com/index.php/jiic

MDTV NEWS OFFICIAL. (2015, Februari 2015). Walikota Surabaya Tri Rismaharini dinobatkan sebagai Walikota terbaik ketiga di dunia – NET24. Youtube. https://youtu.be/xeT5EyDAL60?si=mCp-43MyPW0vbVa2

*Penulis adalah Mahasiswa Semester 3 Universitas Indonesia (UI) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Jurusan Ilmu Administrasi Negara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS