BPKP Kalbar Komitmen Kawal Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

Pontianak (Suara Kalbar) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa sebagai kunci percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan melalui berbagai program, termasuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal ini, akuntabilitas keuangan desa menjadi fondasi yang mutlak,” kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M Harahap dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Landak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis.

Dalam paparannya, Rudy menekankan pentingnya pengawasan BPKP untuk memastikan setiap rupiah dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel.

Ia menjelaskan bahwa BPKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjalankan mandat langsung dari Presiden RI dengan fokus pada fungsi assurance—meliputi audit, reviuw, evaluasi, dan pemantauan—serta fungsi consulting berupa asistensi dan bimbingan.

Rudy mengatakan BPKP terus mendorong tata kelola keuangan desa melalui pengembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dibangun bersama Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi itu telah diterapkan oleh lebih dari 71.900 desa atau sekitar 95,53 persen dari total desa di Indonesia.

“Melalui Siskeudes, tata kelola keuangan desa menjadi lebih mudah, datanya akurat, dan prosesnya cepat. Transparansi dan akuntabilitas dapat meningkat secara signifikan,” katanya.

Selain itu, BPKP juga mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang diperuntukkan bagi APIP untuk memperkuat fungsi pengawasan di tingkat daerah.

Rangkaian Balale’ Desa 2025 tidak hanya memuat diskusi panel, namun juga berbagai kegiatan pendukung yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan pelayanan publik bagi masyarakat, di antaranya pameran Produk Unggulan Daerah yang diselenggarakan Dekranasda Kabupaten Landak, menampilkan kerajinan lokal sebagai upaya mendorong ekonomi kreatif desa.

Kemudian, pembekalan Keamanan Transaksi Keuangan Desa oleh Bank Kalbar Cabang Ngabang, disampaikan langsung oleh Pimpinan Cabang Didit Trisno Wibowo.

Layanan SAMSAT GOKATAN, inovasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Landak, yang menyediakan layanan PKB tahunan, perpanjangan STNK lima tahunan, penggantian plat nomor, BBNKB, hingga pemberian paket sembako gratis bagi warga pengguna layanan.

Sebelum pelaksanaan Balale’ Desa, BPKP bersama pemerintah daerah juga menggelar kegiatan Early Warning Fraud Pengelolaan Keuangan Desa melalui penguatan Inspektorat pada 18–19 November di tempat yang sama. Kegiatan ini berfokus meningkatkan kemampuan deteksi dini praktik kecurangan dalam pengelolaan anggaran desa.

“Secara keseluruhan, kegiatan Balale’ Desa 2025 menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa dalam memastikan pengelolaan keuangan serta pembangunan desa berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Rudi mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian Balale’ Desa Tahun 2025 yang dihadiri 156 kepala desa dan 13 camat di Kabupaten Landak. Acara dibuka oleh Wakil Bupati Landak, Erani, dengan menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Anggota IV DPD RI Daud Yordan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar Rahmat Mulyono, serta Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Rafdinal yang hadir secara daring.

Sumber: ANTARA

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS