Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Anak, Mempawah Gelar Evaluasi KLA 2025

Mempawah (Suara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Hal ini ditandai dengan dibukanya Rapat Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Didik Krismanto, mewakili Sekretaris Daerah.

Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Sosial, PPPA, PM dan Pemdes Kabupaten Mempawah, Rabu (26/11/2025).

Dalam sambutannya, Didik menegaskan bahwa evaluasi KLA merupakan momen strategis untuk melihat kembali efektivitas program-program pemenuhan hak anak yang telah dicanangkan pemerintah daerah.

“Pelaksanaan evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang kita tetapkan benar-benar berkontribusi pada pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian PPPA telah merancang sistem dan strategi pemenuhan hak anak yang holistik, terintegrasi, serta berkelanjutan melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Kebijakan ini mengedepankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

“Kebijakan KLA merupakan bagian dari komitmen global World Fit for Children yang juga diadopsi oleh Indonesia. Implementasi KLA di Kabupaten Mempawah sendiri telah dimulai sejak tahun 2019,” jelas Didik.

Sejak diinisiasi, berbagai capaian telah diraih Mempawah. Pada tahun 2023 dan 2025, Kabupaten Mempawah berhasil memperoleh Penghargaan KLA Tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

“Prestasi ini adalah buah kerja keras semua pihak. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya. Semoga melalui evaluasi ini, kualitas pengembangan KLA ke depan dapat semakin ditingkatkan sehingga Mempawah bisa meraih penghargaan yang lebih tinggi,” harapnya.

Didik juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar-stakeholder dalam pemenuhan hak anak. Menurutnya, gugus tugas yang telah dibentuk harus semakin solid dan berkelanjutan dalam menjalankan mekanisme kerja.

“Anak adalah investasi masa depan. Menjadi kewajiban kita bersama untuk melindungi dan memastikan mereka tumbuh berkualitas, karena mereka akan menjadi modal pembangunan. Untuk itu, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus terus bergandengan tangan,” tutupnya.

Turut hadir Kepala OPD terkait, Polres Mempawah, Kementerian Agama, Satpol PP, Camat,TP PKK, Apdesi serta tamu undangan lainnya.

Penulis: Diskominfo Mpw

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS