Pemprov Kalbar Dorong Pendidikan Kesetaraan Masuk ke Perusahaan dan Posyandu untuk Dongkrak IPM

Pontianak (Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perluasan pendidikan nonformal. Upaya tersebut ia sampaikan dalam pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat periode 2025–2030 pada Selasa (20/11/2025).

Menurut Norsan, salah satu strategi utama adalah mendorong program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C agar tidak hanya tersedia di PKBM, tetapi juga dapat diakses di lingkungan perusahaan hingga posyandu.

Data IPM Kalbar pada 2025 tercatat berada di angka 72,09, hanya naik tipis 0,08 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian itu masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 75,90, serta tertinggal dari beberapa provinsi lain di Kalimantan.

Norsan menilai rendahnya angka pendidikan menengah menjadi salah satu penyebab lambatnya peningkatan IPM.

“Masih ada 25 persen masyarakat Kalimantan Barat yang belum tamat SMA. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Kalbar meminta Dinas Pendidikan memperluas penyelenggaraan Paket A–C melalui kolaborasi dengan perusahaan.

Ia mencontohkan model kemitraan yang telah berjalan di SMKN 1 Ketapang, di mana perusahaan menyediakan guru dan kurikulum bagi pekerja hingga mereka dapat mengikuti ujian kelulusan.

Selain menyasar sektor industri, pemerintah juga mendorong posyandu menjadi ruang belajar bagi ibu rumah tangga yang ingin menyelesaikan pendidikan Paket C. Langkah ini disebut mampu memperluas akses pendidikan hingga tingkat komunitas terkecil.

Norsan optimistis Dewan Pendidikan yang baru dilantik dapat mempercepat peningkatan jumlah lulusan SMA di Kalbar.

“Saya yakin mereka adalah orang-orang hebat. Dengan gerak cepat, kita bisa mendongkrak IPM dalam lima tahun ke depan,” pungkasnya.

Penulis: Meriyanti