Sekda Kalbar: Pentingnya Singkronisasi dan Sinergitas Program dan Kegiatan Pusat – Daerah

Pontianak (Suara Kalbar) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengikuti Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugeng Hariyono, M.Pd., secara virtual dari Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (24/10/2025).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, khususnya terkait sinkronisasi program dan dukungan anggaran tahun 2026. Melalui rakor ini, pemerintah daerah dapat memastikan agar usulan kegiatan yang diajukan selaras dengan prioritas nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Selain itu Rapat koordinasi ini akan dilaksanakan secara langsung pada 26 hingga 29 Oktober 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda tingkat provinsi serta kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Sugeng mengatakan sebanyak 22 kementerian dan lembaga nasional, turut menjadi narasumber dalam kegiatan ini, antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, hingga BPJS Kesehatan dan Kantor Staf Presiden.

“Kita juga akan membahas arah kebijakan dan dukungan anggaran pusat ke daerah tahun 2026, para peserta juga diwajibkan menyampaikan daftar usulan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2026 kepada masing-masing kementerian/lembaga, baik dalam bentuk hardcopy pada saat registrasi maupun softcopy melalui tautan yang telah disediakan oleh BPSDM Kemendagri,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa rakor ini penting untuk memastikan adanya keselarasan antara arah kebijakan pusat dan pelaksanaan program di daerah.

“Sinkronisasi ini menjadi wadah strategis agar program pusat dapat diterjemahkan dan dijalankan sesuai kebutuhan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terarah dan efektif,” pungkasnya.

Sementara itu,Sekda Kalbar mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan dukungan pusat benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

“Melalui pembahasan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, kita berharap dukungan pendanaan dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” ungkap Harisson.

Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah telah memiliki catatan besaran anggaran dan kegiatan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Kabinet.

“Sinkronisasi ini juga memastikan agar setiap program yang diusulkan tidak tumpang tindih dan dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat di Kalimantan Barat,” tutupnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS