Bupati Satono Temui Massa Aksi “Rakyat Bersuara”, Janji Kawal Aspirasi Warga

Sambas (Suara Kalbar) – Ratusan warga Kabupaten Sambas yang tergabung dalam gerakan Rakyat Bersuara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sambas. Aksi ini diwarnai dengan massa yang mayoritas mengenakan pita kuning sebagai simbol perjuangan mereka dalam menyuarakan nasib rakyat, Selasa (23/9/2025).

Bupati Sambas, Satono, turun langsung menemui massa aksi. Ia berdialog terbuka dan menegaskan komitmennya untuk mendengar serta mengawal setiap aspirasi yang disampaikan warga, bersama DPRD Kabupaten Sambas.

Dalam aksi tersebut, sejumlah tuntutan mencuat. Paling utama soal perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai rusak parah, serta kejelasan status tenaga honorer yang hingga kini masih menggantung nasibnya.

Satono mengakui kondisi jalan di Sambas memang memprihatinkan. Ia menyatakan telah melakukan pemantauan langsung ke berbagai wilayah dan memastikan pembangunan jalan akan terus diupayakan, asalkan mendapat dukungan penuh dari DPRD maupun masyarakat.

“Kalau 45 anggota dewan mendukung, insya Allah pembangunan jalan dan jembatan bisa kita realisasikan secara bertahap,” tegasnya.

Terkait tenaga honorer, ia menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN. Ia berharap para guru honorer dapat diakomodasi sebagai PPPK paruh waktu, meski prosesnya tidak bisa instan.

“Selama ini saya tidak pernah menyampaikan adanya pemberhentian. Jadi, saya minta tetap bekerja seperti biasa, sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menanggapi isu terkait dugaan utang Pemkab Sambas sebesar Rp200 miliar. Ia mempertanyakan sumber data tersebut dan menegaskan akan melakukan klarifikasi lebih lanjut.

“Kalau memang ada, silakan tanyakan bank mana yang memberi pinjaman sebesar itu. Soal hibah Rp150 miliar juga belum jelas, apakah dari provinsi atau pusat melalui DIPA,” jelasnya.

Selain itu, ia menyinggung soal pengelolaan tambang rakyat. Ia mengimbau warga yang memiliki lahan berpotensi tambang untuk segera mengajukan izin.

“Pemkab Sambas sudah berkonsultasi dengan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti hal ini agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Serawati