Wacana Pemekaran Provinsi Sambas Raya Menguat, Gubernur Ria Norsan: DOB Belum Dibuka

Pontianak (Suara Kalbar) – Wacana pemekaran Provinsi Sambas Raya kembali menjadi sorotan publik dalam kegiatan Tumpahan Salok yang digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persaudaraan Sambas Serantau (PASS).

Topik ini mencuat sebagai salah satu perbincangan menarik di antara masyarakat Sambas, baik yang berada di kampung halaman maupun di perantauan.
Pemekaran daerah dinilai penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, wacana tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu syarat utama pembentukan provinsi baru adalah adanya tambahan dua kabupaten hasil pemekaran. Hal ini untuk melengkapi daerah yang sudah ada, yakni Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas.

Menanggapi isu tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memberikan penjelasan. Ia menyebut bahwa wacana pemekaran bisa saja terealisasi, namun masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pembukaan Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Itu biasanya pemekaran akan diokekan apabila DOB sudah dibuka. Daerah otonomi baru kan belum dibuka. Kalau sudah dibuka mungkin baru bisa diajukan pemekaran,” jelas Ria Norsan
.
Lebih lanjut, Ria Norsan menambahkan bahwa bukan hanya Sambas Raya yang berkeinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Beberapa daerah lain di Kalimantan Barat juga memiliki aspirasi serupa.

“Ada, semua banyak yang mau mekarkan. Ketapang mau mekarkan, Sanggau mau mekarkan, Kapuas Hulu mau mekarkan, bahkan provinsi Kapuas Raya juga kita mau mekarkan,” ujarnya.

Dengan masih tertutupnya peluang pembentukan DOB dari pemerintah pusat, wacana pemekaran Provinsi Sambas Raya untuk sementara waktu masih sebatas wacana. Meski begitu, aspirasi ini tetap mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya masyarakat daerah dalam memperjuangkan pembangunan yang lebih merata dan lebih baik.

Penulis: Fajar Bahari