Ekonom: Pemerintah Harus Dengarkan Aspirasi soal Gaji DPR untuk Redam Demo

Jakarta (Suara Kalbar)- Pemerintah diminta mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pendapatan dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Isu tersebut dinilai menjadi pemicu utama gelombang demonstrasi yang dalam beberapa hari terakhir berujung rusuh dan penjarahan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai langkah cepat pemerintah sangat diperlukan untuk meredam potensi aksi berkelanjutan.

Menurutnya, evaluasi terhadap pendapatan dan tunjangan DPR yang menjadi pemicu utama aksi demo hingga rusuh dan penjarahan.

“Pemerintah bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat secara luas, sekaligus memulihkan keyakinan dari sisi ekonomi investor. Dengan begitu, dampak demo ini bisa diimbangi dengan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Huda dalam diskusi Investor Market Today di Beritasatu TV pada Rabu (3/9/2025).

Ia mengingatkan potensi demonstrasi untuk terus berlanjut bahkan meningkat eskalasinya, apabila pemerintah tidak merespons cepat.

“Upaya pemerintah sangat penting untuk meredam potensi demo berkepanjangan. Masyarakat perlu merasa didengar, terutama dari kelompok sipil. Kita berharap aspirasi itu bisa diakomodasi di kuartal III September agar situasi kembali pulih,” jelasnya.

Huda juga menekankan bahwa keberlanjutan aksi hanya akan menimbulkan beban lebih besar, khususnya bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.

“Bukan hanya masyarakat yang dituntut menahan emosi, tetapi pemerintah juga harus mau mendengarkan dan menjalankan aspirasi yang benar-benar berdampak luas,” pungkasnya.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS