Mahasiswa Desak DPRD Kalbar Perhatikan Isu Tunjangan, Pelabuhan Internasional, dan Lingkungan

Pontianak (Suara Kalbar) – Gabungan organisasi mahasiswa kembali menyuarakan aspirasi dalam aksi damai di depan DPRD Kalimantan Barat, pada Senin (01/09/2025) sore.

Isu kenaikan tunjangan DPRD hingga percepatan pembangunan infrastruktur strategis menjadi sorotan utama pergerakan mahasiswa yang diperkirakan mencapai ratusan orang.

Ketua BEM se-Kalimantan Barat sekaligus Wakil Ketua GMNI Kalbar, Sisilius Rami, menyebut mahasiswa ingin aspirasi mereka benar-benar didengar oleh pimpinan dewan.

“Kami ingin mendapatkan suatu hasil yang didengarkan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya dengan kebijakan-kebijakan hari ini mengenai kenaikan tunjangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat maupun DPR RI. Tentunya kami ingin juga mengangkat isu-isu daerah hari ini,” tegasnya.

Ia menyinggung sejumlah isu krusial di Kalbar, mulai dari percepatan pembangunan Pelabuhan Internasional, masalah kebakaran hutan, hingga sektor pendidikan dan infrastruktur.

“Dengan percepatan pembangunan pelabuhan Kijing internasional, dengan adanya pembakaran hutan. Lalu mengenai pendidikan dan instruktur di Kalimantan Barat itu perlu diperhatikan. Kemudian juga mengenai daerah itu bukan hanya dengan penduduk wilayah tetapi luas wilayah,” ujarnya.

Sisilius menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya alam daerah.

“Tentunya hari ini belum ada percepatan dan lainnya. Kita mempunyai batu bara, kita juga mempunyai CPO dan lainnya. Tentunya kita tidak mendapatkan pajak dari pusat itu. Tentunya ini agar percepatan pelabuhan Kijing internasional itu agar kita mendapatkan dana dari pajak tersebut,” katanya.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa Kalbar juga memiliki potensi besar dari kekayaan alam seperti bauksit, namun manfaatnya belum optimal untuk daerah.

“Kita juga mempunyai kekayaan alam di Kalbar itu ada bauksit, ada CPO dan lainnya. Tetapi kan hari ini kita tidak untuk mempercepat pelabuhan internasional. Itu dilewati, diarahkan ke Jakarta maupun Pulau Jawa,” jelasnya.

Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyinggung pentingnya perlindungan demokrasi dan keamanan aksi. Mereka menolak tindakan represif aparat yang pernah memakan korban.

“Ya, kemudian juga teman-teman itu menuntut kembali mengenai sikap represif oleh pihak aparat kepolisian itu agar tidak terjadi kembali. Kita tidak ingin terulang kembali tertembaknya mahasiswa Polnep pada hari itu. Kita tidak ingin terjadi pertumpahan darah di Kalimantan Barat mengenai aksi demonstrasi beberapa hari ini,” ujar Sisilius.

Menurutnya, tuntutan mahasiswa bukan sekadar soal tunjangan, melainkan juga menyangkut keadilan pembangunan dan keamanan ruang demokrasi di Kalbar.

Penulis: Maria