Mahasiswa Tuntut Sanksi, Partai Masih Bungkam Soal Joget DPR
Pontianak (Suara Kalbar) – Aksi damai gabungan organisasi mahasiswa digelar di depan kantor DPRD Kalimantan Barat, usai massa dari FISIP Universitas Tanjungpura (UNTAN) membubarkan diri pada Senin (01/09/2025) sore.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti kasus anggota DPR yang berjoget saat sidang, termasuk salah seorang anggota DPRD Kalbar yang tertangkap kamera.
Ketua BEM se-Kalimantan Barat sekaligus Wakil Ketua GMNI Kalbar, Sisilius Rami, menegaskan bahwa perilaku tersebut mencederai marwah wakil rakyat. Ia menilai perlu adanya sikap tegas dari partai politik.
Sisilius menyebut, keputusan terkait sanksi ada di tangan pimpinan partai. Namun, ia menekankan bahwa publik berhak menuntut ketegasan.
“Kita perlu kebijakan juga dan yang mempunyai kebijakan itu ketua partai dan lainnya, apakah dia bisa memberi sanksi atau tidak. Tentunya hal ini perlu juga kita perhatikan, agar diberikan sanksi. Kalau idealnya, kita juga tidak bisa mengutarakan bagaimana, tapi bagaimana tanggapan dari ketua partai untuk memberikan sanksi kepada DPR. Ibaratnya, apakah seorang depan perwakilan rakyat itu etis berjoget-joget dalam persidangan lainnya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa hingga kini belum ada tindakan tegas terhadap legislator dari Kalbar, berbeda dengan di pusat.
“Itu kan adab dia sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Biarkanlah, ketua partai yang mempunyai kebijakan,” tegasnya.
Lebih jauh, Sisilius menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja wakil rakyat asal Kalbar di Senayan.
“Tentunya kita belum ada kepuasan yang hari ini mengenai perwakilan rakyat Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya karena kita juga, luas wilayah kita perlu diperhatikan, bukan hanya dengan luas penduduk,” ujarnya.
Meski begitu, ia menilai langkah partai yang mencopot kursi anggota DPR RI di pusat sudah tepat.
“Kalau mengenai kebijakan partai hari ini yang kita lihat, mengenai pencopotan beberapa DPR RI yang di pusat itu, kita sangat puas. Berarti ketua partai itu sudah mempertimbangkan hal yang dapat terjadi sehingga ada aksi massa besar-besaran di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Penulis: Maria






