DPD Minta Pemerintah Bentuk Tim Verifikasi Tangani Maraknya Beras Oplosan

Jakarta (Suara Kalbar)- Menyikapi maraknya peredaran beras oplosan di sejumlah daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menyerukan pembentukan tim verifikasi khusus yang melibatkan Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, serta sejumlah lembaga pengawas lainnya.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menekankan bahwa pengawasan terhadap kualitas dan takaran beras harus dimulai dari produsen sebelum komoditas tersebut beredar di pasar.

“Beras dari produsen harus diperiksa kualitas dan takarannya sebelum diedarkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komoditas strategis seperti beras,” ujarnya saat kunjungan kerja di Surabaya, Jumat (18/7/2025).

Sultan menyatakan, DPD akan melakukan pengawasan ketat terhadap produsen beras di daerah demi melindungi konsumen dari praktik kecurangan tersebut. Langkah pengawasan tersebut merupakan amanah konstitusi.

“Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan seluruh stakeholder pengawasan untuk memastikan praktik oplosan ini tidak terulang,” tegasnya.

Sultan juga mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri yang berhasil membongkar jaringan mafia beras oplosan.

Ia berharap penyelesaian kasus beras oplosan ini bisa dilakukan secepatnya agar tidak memicu kepanikan masyarakat. Ia meminta produsen dan pelaku kecurangan ditindak tegas.

Sejumlah warga di Surabaya mengaku resah atas praktik curang produsen beras oplosan. Joni Prianto, salah satu pelanggan Pasar Wonokromo, mengaku kecewa karena merasa ditipu. “Kami beli beras mahal, tetapi ternyata oplosan. Harusnya ditarik dan diganti. Pengoplos harus ditindak,” keluhnya.

Hal serupa juga dirasakan Dilla, warga lainnya yang merasa kualitas beras tidak sesuai harga. “Dengan harga mahal, seharusnya dapat yang bagus, tetapi ini justru mengecewakan. Kami dirugikan,” ujarnya.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS