Gubernur Kalbar Harapkan Penataan Ruang Laut Bermanfaat Masyarakat Luas

Jakarta (Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, Frans Zeno menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Selasa (15/7/2025) dengan mengusung tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas”.

Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dan dihadiri oleh para gubernur se-Indonesia, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, para direktur jenderal terkait, serta undangan lainnya dari berbagai pemangku kepentingan sektor kelautan.

Dalam sambutannya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penataan ruang laut sebagai elemen utama dalam mewujudkan program Ekonomi Biru. Menurutnya, penataan tersebut harus dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut secara bijak.

“Laut merupakan ruang yang memiliki potensi besar, dengan biota laut yang kaya manfaat ekonomi. Ketika ruang laut dan darat ditata secara integratif dan berkelanjutan, maka pembangunan akan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Trenggono.

Ia juga menegaskan pentingnya zonasi yang tepat guna mencegah konflik pemanfaatan ruang laut oleh berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, transportasi, dan pertambangan. Dalam hal ini, dasar hukum perizinan diatur dalam Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Lebih lanjut, Menteri KKP mengungkapkan target jangka panjang pemerintah untuk memperluas wilayah konservasi laut hingga 30% dari total luas perairan Indonesia, dengan target mencapai 97,5 juta hektare pada tahun 2045.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmennya dalam mendukung penataan ruang laut sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Kalbar.

“Kami berharap melalui penataan ruang laut ini, potensi kelautan dan perikanan Kalimantan Barat dapat tergarap maksimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat kami,” ujarnya.

Ria Norsan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan.

“Integrasi penataan ruang laut dan darat menjadi kunci utama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan di Kalimantan Barat,” tambahnya.

Dengan potensi maritim yang besar, Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam peta pembangunan kelautan nasional yang berwawasan lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Penulis: Lidia/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS