Beredar Surat Desakkan Untuk Copot Jabatan, Begini Tanggapan Herkulana

Pontianak (Suara Kalbar) – Usai beredarnya informasi tentang isi surat yang mendesak kepada Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) agar dirinya dicopot dari jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalbar, Herkulana Mekarryani beri tanggapan.

Sebelumnya sebanyak 25 Pegawai DPPPA Provinsi Kalbar di bahwa naunhan, Herkulana sebagai Kepada Dinas (Kadis) meminta dirinya untuk copot, namun Herkulana menyebut, bahwa tuduhan yang tertuang didalam surat yang beredar tersebut adalah fitnah dan dirinya menegaskan siap memberi klarifikasi ke Gubernur Kalbar maupun DPRD Kalbar.

“Itu nggak ada. Staf DPPPA sudah kami klarifikasi, dan staf menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Yang bersangkutan (Deri Octaris Cowari) hanya mengatasnamakan Forum Pegawai,” kata Herkulana kepada wartawan pada Kamis (03/07/2025) malam.

Herkulana juga membantah berbagai tudingan didalam isi surat tersebut yang menyebutkan kerap melakukan kekerasan verbal, pilih kasih, hingga penghinaan terhadap pegawai. Menurutnya, selama ini ia hanya menjalankan pembinaan terhadap pegawai yang tidak disiplin.

“Yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan jam kerja dan sering menolak tugas yang diberikan atasan. Sehingga mendapat teguran dari saya,” tegasnya.

Kemudian ia mengatakan, dirinya mengaku heran dengan tudingan bahwa ia sering bepergian dinas untuk kepentingan pribadi. Herkulana menegaskan seluruh perjalanan dinas dilakukan untuk keperluan sosialisasi, bahkan anggaran perjalanan kerap menggunakan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) demi efisiensi.

“Bisa dicek di kabupaten dan kota, kami melakukan sosialisasi. Perjalanan dinas tidak pernah untuk pribadi saya. Bahkan untuk perjalanan dinas, dalam rangka penghematan anggaran, kami menggunakan dana TPP,” tegasnya.

Herkulana memastikan siap dipanggil dan dikonfirmasi oleh DPRD maupun Gubernur Kalbar terkait persoalan ini.

“Saya siap dipanggil DPRD dan Pak Gubernur terkait surat dimaksud. Tuhan kan tahu siapa yang bekerja dan tidak. Saya bahagia karena surat itu akhirnya disampaikan kepada saya oleh orang-orang baik, karena Tuhan baik,” ungkapnya.

Ia menegaskan, sebagai pemimpin, dirinya hanya ingin membina pegawai agar disiplin dan menjalankan tugas sesuai aturan. Bahkan menurutnya, masalah ini muncul lantaran yang bersangkutan (Deri) mencoba menggalang tanda tangan teman-temannya untuk mendukung surat itu tanpa transparansi.

“Yang bersangkutan meminta kawan-kawannya tanda tangan. Ketika ditanya untuk apa, jawabannya hanya ‘tanda tangan saja’. Artinya tidak transparan. Jadi biarlah hati nurani bicara,” ucap Herkulana.

Ia berharap, jangan sampai permasalahan ini mempengaruhi pelayanan publik.

“Selama hampir tiga tahun kami sudah lakukan pembinaan. Semoga yang bersangkutan bisa introspeksi diri,” tutupnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar dr. Harisson Azroi sudah mengetahui isi dalam surat itu. Sebagai langkah selanjutnya, Harisson akan memanggil kedua belah pihak.

“Kami akan memanggil Kadis PPPA Herkulana, termasuk memanggil staf DPPPA untuk dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap masalah yang disampaikan,” katanya kepada wartawan.

Menurut dia, apapun yang terjadi, pelayanan harus tetap dilakukan kepada masyarakat.

“Apapun yang terjadi di perangkat daerah itu, pelayanan kepada masyarakat oleh ASN harus tetap jalan,” pungkasya.

Diketahui sebelumnya, puluhan pegawai DPPPA Kalbar yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Pegawai DPPPA dan UPT Perlindungan Perempuan Provinsi Kalbar menandatangani surat desakan pencopotan Herkulana. Dan Surat tersebut sudah dikirim ke Gubernur Kalbar, DPRD Kalbar, dan Polresta Pontianak. Bahkan mereka mengancam akan mogok kerja jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Mereka menuding Herkulana bersikap arogan, pilih kasih, melakukan kekerasan verbal, dan menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman.

Penulis: Iqbal Meizar

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS