Luhut Ingatkan Prabowo: Jangan Bawa Orang Beracun ke Pemerintahan Baru

Jakarta (Suara Kalbar)- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa “orang-orang beracun” ke dalam pemerintahannya yang akan datang.

Dalam pidatonya di acara bertajuk “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta, Luhut menekankan pentingnya transisi ke pemerintahan baru sebagai kesempatan untuk menurunkan tingkat korupsi. Dia juga berbagi keyakinannya pada Prabowo, yang telah dikenalnya selama 40 tahun, sejak keduanya berkarier di militer.

“Kepada presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita. Saya sangat yakin presiden terpilih dapat melakukan banyak hal untuk negara ini menjadi lebih baik di masa depan,” kata Luhut melansir dari Beritasatu.com, Sabtu(4/5/2024).

Luhut menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Dia juga menyebut langkah-langkah yang telah diambil pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan berbisnis, termasuk adopsi transformasi digital dan penyesuaian regulasi.

Pesan Luhut kepada Prabowo adalah untuk memastikan bahwa pemerintahannya tidak terpengaruh oleh “orang-orang beracun” yang dapat merugikan negara. Sebagai gantinya, Prabowo diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memperbaiki masalah yang ada demi kemajuan Indonesia.

Luhut berbicara tentang bagaimana dirinya mengenal Prabowo selama 40 tahun, karena keduanya telah mengenal sejak sama-sama berkarier di militer.

“Saya cukup yakin dengan presiden terpilih. Saya telah mengenalnya selama 40 tahun. Dia memiliki dorongan yang sangat baik, jadi jangan ragu tentang ini. Indonesia akan menjadi jauh lebih baik dalam waktu dekat, dan kita akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045,” kata Luhut.

Luhut juga memaparkan tentang apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, termasuk mengadopsi transformasi digital dengan memiliki sistem katalog elektronik untuk pengadaan pemerintah. Pemerintah juga memiliki aplikasi digital, yakni Simbara untuk mengawasi secara ketat sektor pertambangan.

“Pemerintah sedang mengerjakan regulasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis. Setelah bekerja di pemerintah selama 10 tahun terakhir, saya telah menemukan bahwa masalah ini diciptakan oleh orang-orang kita sendiri, karena membuat regulasi yang bertentangan dengan kepentingan bersama,” kata Luhut.

“Jadi saya telah memperbaiki banyak masalah ini. Banyak regulasi yang telah disesuaikan untuk kepentingan negara kita,” tambah Luhut.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS