KPPN Sintang Kelola Dana APBN Rp3,580 Miliar untuk Tahun Anggaran 2024

Sintang (Suara Kalbar)- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sintang, Dwi Yanti Yuliarsih, menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2024, mereka mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.580,53 miliar. Dana tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp836,75 miliar yang tersebar di 46 satuan kerja, dan Dana Transfer sebesar Rp2.744,45 miliar yang meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Hal tersebut disampaikan saat menggelar jumpa pers secara online pada Rabu, 20 Maret 2024. Pada jumpa pers yang diikuti 46 satuan kerja yang berada dibawah naungan KPPN Sintang.

Realisasi belanja APBN hingga bulan Februari 2024 mencapai Rp610,51 miliar atau sebesar 17%. Realisasi tersebut terdiri dari dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp466,71 miliar, serta belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp143,83 miliar. Belanja terbesar adalah belanja pegawai dengan realisasi Rp75,7 miliar, diikuti oleh belanja barang sebesar Rp65,5 miliar, belanja modal sebesar Rp2,6 miliar, dan belanja bansos yang belum direalisasikan. Terjadi kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar 147,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Sampai dengan Bulan Februari 2024, realisasi belanja APBN mencapai Rp610,51 miliar atau sebesar 17% terdiri dari Rp466,71 miliar dana transfer ke daerah dan dana desa serta Rp143,83 miliar belanja K/L. Dengan demikian target realisasi triwulan I-2024 sebesar 15% telah tercapai. Realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp75,7 miliar, disusul belanja barang sebesar Rp65,5 miliar, disusul dengan realisasi belanja modal sebesar Rp2,6 miliar, dan terakhir belanja bansos yang belum ada realisasi hingga periode 29 Februari 2024. Dari sisi belanja pemerintah pusat terjadi kenaikan sebesar 147,17% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023,”katanya.

Pada sisi penerimaan, KPPN Sintang mencatat penerimaan sebesar Rp114,58 miliar, mengalami penurunan 24,51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi transfer ke daerah mencapai Rp466,6 miliar, meliputi Kabupaten Sintang sebesar Rp291,2 miliar dan Kabupaten Melawi sebesar Rp175,4 miliar.

“Dari sisi penerimaan, sampai dengan 29 Februari 2024 KPPN Sintang telah membukukan penerimaan sebesar Rp114,58 miliar, mengalami penurunan sebesar 24,51% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp466,6 miliar atau 20% dari pagu sebesar Rp2.328,7 miliar. Realisasi ini meliputi Kabupaten Sintang sebesar Rp291,2 miliar dan Kabupaten Melawi Rp175,4 miliar,”sambungnya.

Penerimaan perpajakan didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri sebesar Rp62,15 miliar atau 54,2% dari total penerimaan. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak mencapai Rp3,49 miliar.

“Penerimaan perpajakan sebagian besar ditopang dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri sebesar Rp 62,15 miliar atau 54,2% dari total penerimaan. Sementara itu, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak mencapai Rp3,49 miliar,”tambahnya.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Sintang mencapai Rp41 miliar dengan 355 debitur, sedangkan di Kabupaten Melawi mencapai Rp27,9 miliar dengan 269 debitur. Total penyaluran KUR di kedua kabupaten tersebut naik secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan.

“Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Sintang tercatat Rp 41 miliar dengan 355 debitur, di Kabupaten Melawi sebesar Rp27,9 miliar dengan 269 debitur. Total penyaluran KUR di Sintang dan Melawi sebesar Rp68,9 miliar atau naik sangat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,9 miliar, Jumlah debitur naik dari 71 debitur menjadi 624 debitur. Hal ini dikarenakan sejak bulan Januari 2024 bank penyalur KUR sudah mendapatkan informasi alokasi dana KUR yang disalurkan sehingga penyaluran bisa dilaksanakan lebih awal,”ucapnya.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam menuntaskan sasaran dan target program prioritas dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan anggaran sesuai dengan arah kebijakannya dan melakukan upaya mitigasi atas isu-isu yang muncul terkait penyerapan dana.

“Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro juga mengalami pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Penyaluran UMi di Kab. Sintang tercatat Rp1,3 miliar dengan 303 debitur dan Kab. Melawi sebesar Rp679 juta dengan 180 debitur. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam menuntaskan sasaran dan target program prioritas dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, maka semua pihak diharapkan dapat segera memanfaatkan anggaran sesuai dengan arah kebijakannya, melakukan upaya mitigasi atas issue yang muncul sehubungan dengan penyerapan dana, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda lainnya guna Mempercepat Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan,”tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS