Prabowo Buka Dialog dengan Ormas Islam soal Keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian

Jakarta (Suara Kalbar)- Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog dan siap menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo bahkan telah mengundang para tokoh dari berbagai ormas Islam untuk berdialog langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan itu digelar sebagai respons atas kritik yang muncul sekaligus bagian dari agenda rutin dialog dengan tokoh-tokoh Muslim.

Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo selalu membuka jalur komunikasi dengan para tokoh masyarakat untuk membahas berbagai dinamika geopolitik, baik nasional maupun global.

“Seperti biasa presiden selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk mendapatkan masukan-masukan dari para tokoh,” kata Prasetyo kepada awak media sebelum pertemuan digelar, Selasa (3/2/2026),

Ia tak menampik adanya perbedaan pandangan dari sejumlah tokoh Islam terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurut Prasetyo, perbedaan tersebut muncul karena tujuan dan landasan Indonesia bergabung dalam dewan tersebut belum tersampaikan secara utuh kepada publik.

Oleh karena itu, pertemuan dengan para tokoh ormas Islam diharapkan menjadi momentum untuk menjelaskan secara komprehensif maksud dan tujuan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, khususnya dalam rangka mendorong perdamaian di Gaza, Palestina.

“Siang hari ini juga bagian dari memungkinkan untuk bapak presiden bisa jadi akan menyampaikan poin-poin tersebut. Dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak,” tutup Prasetyo.

Indonesia diketahui bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diluncurkan Trump pada ajang World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Dewan ini merupakan inisiatif internasional untuk mendorong perdamaian di berbagai wilayah konflik, termasuk Gaza.

Dewan Perdamaian tersebut beranggotakan 19 negara dan akan bermitra dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengawasi gencatan senjata, menjaga keamanan, serta mendukung proses rekonstruksi di Gaza. Namun, keterlibatan Indonesia menuai kritik dari sejumlah kalangan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menilai keputusan tersebut tidak berpihak kepada Palestina dan meminta pemerintah menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina, karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” tulis Cholil Nafis dalam akun X pribadinya. Rabu (28/1/2026).

Sebanyak 50 perwakilan dari berbagai ormas Islam menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Organisasi tersebut antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), dan Syarikat Islam. Selain itu, sejumlah tokoh pondok pesantren dari Jawa Timur juga ikut diundang.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS