Diskusi Panel Kick Off RBP REDD+ GCF Kalbar Bahas Keseimbangan Hutan Produksi dan Konservasi

Pontianak (Suara Kalbar) –  Diskusi panel dalam rangka Kick Off Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Kalimantan Barat yang digelar pada Kamis (29/01/2026) menjadi ruang dialog strategis bagi para pemangku kepentingan untuk membahas praktik pengelolaan hutan produksi, konservasi keanekaragaman hayati, serta pendekatan berbasis lanskap.

Forum yang menghadirkan unsur pemerintah, lembaga konservasi, dan organisasi kehutanan ini menyoroti pentingnya pengelolaan hutan yang berlandaskan data, transparansi, serta keseimbangan antara kepentingan ekologis dan ekonomi dalam konteks pencapaian target penurunan emisi.

Tiga penanggap utama dalam diskusi tersebut, yakni Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), dan Tropical Forest Foundation (TFF), memberikan berbagai catatan dan pandangan atas paparan data pengelolaan kawasan hutan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Direktur Eksekutif Tropical Forest Foundation (TFF), Dr. Hasbillah Hasbie, dalam diskusinya menekankan pentingnya pengambilan keputusan bisnis kehutanan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Ia mengulas data terkait area yang secara legal dapat ditanami (plantable area) serta praktik penyisihan kawasan untuk fungsi lindung dan konservasi.
‎
‎”Sebagai perusahaan HTI, sebenarnya tidak salah kalau Mayawana Persada membuka semua arealnya karena legal. Tapi, Mayawana tidak melakukan itu,” kata Hasbillah saat ditemui pada Jum’at (06/02/2026).
‎
‎Ia menambahkan bahwa penyediaan ruang bagi fungsi konservasi di dalam konsesi produksi mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip REDD+.

Pandangan serupa disampaikan CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Dr. Jamartin Sihite. Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya memasukkan isu perlindungan satwa liar, khususnya orangutan, ke dalam pengelolaan hutan produksi.

“Perusahaan ini mengalokasikan areal produksinya untuk konservasi. Ini menunjukkan bahwa Mayawana Persada menjalankan keseimbangan antara kepentingan ekologis dengan kepentingan ekonomis,” tambahnya.
‎
‎Ia mengingatkan bahwa satwa liar tidak mengenal batas administratif kawasan. Orangutan dapat hidup di area konservasi maupun melintas di kawasan produksi, sehingga pendekatan berbasis lanskap dan konektivitas habitat menjadi kebutuhan mendesak.

‎”Perusahaan HTI membicarakan konservasi Orangutan merupakan sesuatu yang menarik,” ujar Jamartin.
‎
‎Jamartin kemudian mengingatkan bahwa satwa liar tidak mengenal batas administratif. Orangutan bisa hidup di area konservasi resmi maupun melintas di area produksi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan lanskap.
‎
‎”Kawasan konservasi tidak bisa berdiri sendiri. Koridor satwa sangat diperlukan agar ‘lalu lintas satwa’ tidak terfragmentasi,” jelas Jamartin.
‎
‎Langkah Mayawana Persada membangun koridor di dalam konsesinya dinilai sejalan dengan prinsip konektivitas habitat tersebut.
‎
‎Sementara itu, Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, menyoroti pentingnya hasil survei biodiversitas yang dilakukan bersama akademisi sebagai basis pengambilan kebijakan konservasi. Ia menyebut data populasi satwa, termasuk orangutan, memiliki nilai strategis sebagai referensi lintas pihak.
‎
‎”Angka ini akan bisa menjadi referensi para pihak,” kata Murlan.
‎
‎Ia pun meminta Mayawana Persada segera berkoordinasi teknis dengan BKSDA.
‎
‎”Kita analisis bersama temuan ini agar bisa menjadi pedoman populasi ke depan. Kami juga mendorong Mayawana melakukan kegiatan untuk kesejahteraan satwa liar lainnya yang terekam kamera jebak,” pungkasnya.
‎
‎Forum diskusi ini turut diperkuat dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen pengelolaan lanskap secara berkelanjutan oleh pihak terkait.

Melalui diskusi panel ini, Kick Off Program RBP REDD+ GCF Kalimantan Barat menegaskan bahwa pengelolaan hutan produksi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan agenda iklim global dapat berjalan beriringan apabila didukung oleh data yang terbuka dan kolaborasi lintas sektor.

‎Penulis: Iqbal Meizar