BPKP Kalbar Apresiasi Kontribusi Keuangan Pemprov Rp367,68 Miliar

Pontianak (Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, Jumat pagi (27/2/2026).

Penyerahan laporan yang turut disertai surat pengantar Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam paparannya, Rudy menyampaikan hasil pengawasan mendalam dengan fokus pada tema “Membangun Ketahanan Menuju Swasembada Pangan Kalimantan Barat.” Ia mengungkapkan adanya fenomena “ilusi surplus”, di mana produksi pangan lokal dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari 14 komoditas pangan strategis yang dianalisis, hanya dua komoditas yang benar-benar surplus. Sementara itu, 12 komoditas lainnya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Hal ini memerlukan kebijakan turunan yang lebih spesifik, penguatan manajemen risiko, serta penyusunan peta komoditas pangan provinsi yang komprehensif,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor serta peningkatan proporsi anggaran ketahanan pangan perlu diperkuat guna mendorong kemandirian pangan daerah. Selain itu, pengawasan distribusi bantuan pemerintah juga harus semakin tepat sasaran agar berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas petani dan peternak.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyoroti pentingnya perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2026. Berdasarkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2025, secara nasional rata-rata 74,74 persen intervensi sektoral berisiko tidak efektif dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.

Sebagai langkah strategis, BPKP merekomendasikan pembentukan Forum Governansi Daerah dengan mengoptimalkan Forkopimda plus. Forum tersebut diharapkan dapat berperan layaknya dewan komisaris daerah untuk memastikan setiap belanja daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain isu ketahanan pangan, BPKP juga melaporkan hasil pengawasan yang berhasil mengidentifikasi potensi optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, serta penyelamatan keuangan negara/daerah di Kalimantan Barat senilai Rp367,68 miliar.

Menanggapi laporan tersebut, Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas analisis komprehensif yang disampaikan BPKP. Ia menegaskan bahwa Laporan Eksekutif Daerah merupakan instrumen penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah secara objektif.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPKP atas penyerahan Laporan Eksekutif Daerah ini,” ujarnya.

Menurutnya, laporan tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan potret nyata kondisi di lapangan yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh jajaran pemerintah daerah.

“Tentu dari rekomendasi ini kami akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan,” tegasnya.

Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 ini diharapkan semakin mempertegas peran strategis BPKP dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS