APBN Regional Kalbar 2025 Tunjukkan Kinerja Tangguh dan Terkendali

Pontianak (Suara Kalbar) – Kalimantan Barat menutup Tahun Anggaran 2025 dengan fondasi fiskal yang tetap kuat di tengah dinamika perekonomian global serta penyesuaian kebijakan nasional. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional dinilai tangguh dan terkendali, sekaligus berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung aktivitas masyarakat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.

Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat mencapai Rp12.980,92 miliar atau 104,54 persen dari target. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp29.982,95 miliar atau 95,79 persen dari pagu yang ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Kalimantan Barat mencapai Rp9.756,75 miliar atau 94,45 persen dari pagu. Belanja Pegawai tercatat sebesar Rp4.611,40 miliar atau 98,52 persen, sedangkan Belanja Barang terealisasi Rp3.940,64 miliar atau 91,07 persen untuk mendukung operasional pemerintahan dan bantuan kepada masyarakat.

Selain itu, Belanja Modal mencapai Rp1.187,24 miliar atau 90,97 persen yang difokuskan pada pembangunan dan revitalisasi infrastruktur. Belanja Bantuan Sosial juga tersalurkan secara optimal sebesar Rp17,47 miliar atau 99,42 persen, terutama untuk mendukung sektor pendidikan melalui satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.

Dari sisi penerimaan negara, capaian perpajakan secara neto mencapai 98,06 persen dan menempatkan Kalimantan Barat pada peringkat keempat secara nasional. Pertumbuhan penerimaan neto tercatat sebesar 14,13 persen, menjadi peringkat kedua nasional. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Industri Pengolahan yang berkaitan dengan komoditas unggulan daerah.

Penerimaan kepabeanan dan cukai juga mencatatkan kinerja positif. Sepanjang 2025, realisasi penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat tumbuh 45,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp664,4 miliar, melampaui target Rp314,3 miliar, dengan komoditas CPO dan produk turunannya sebagai kontributor utama.
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kalimantan Barat juga menunjukkan capaian menggembirakan.

Hingga Desember 2025, realisasi PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), piutang negara, dan lelang mencapai Rp49,8 miliar atau 113 persen dari target, tumbuh 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari pengelolaan BMN dan lelang oleh KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. Nilai total BMN di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp96,9 triliun atau sekitar 1,3 persen dari total nilai BMN nasional.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp20.226,20 miliar atau 96,45 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum tersalurkan sebesar Rp12.980,98 miliar atau 98,88 persen, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp3.517,94 miliar atau 98,71 persen, Dana Desa Rp1.595,72 miliar atau 83,41 persen, Dana Bagi Hasil Rp1.313,88 miliar atau 86,85 persen, serta DAK Fisik Rp765,72 miliar atau 95,57 persen. Penyaluran insentif daerah telah terealisasi penuh hingga 100 persen.

Seiring dinamika pengelolaan fiskal tersebut, APBD konsolidasi pemerintah daerah di Kalimantan Barat juga menunjukkan penyesuaian yang berkelanjutan. Hingga 31 Desember 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp23.329,47 miliar dengan belanja daerah Rp20.534,43 miliar, sehingga menghasilkan surplus APBD sebesar Rp2.795,04 miliar. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp3,43 triliun, memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah pada tahun berikutnya.

Capaian tersebut dipaparkan dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Januari 2026 yang digelar pada 29 Januari 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Menutup tahun 2025, APBN tetap bekerja menjaga keseimbangan ekonomi daerah. Pendapatan negara mampu melampaui target, sementara belanja diarahkan untuk mendukung layanan publik, pembangunan, dan perlindungan sosial masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya saat Konferensi Pers APBN Kalbar akhir Januari 2026 kemarin.

Selain itu, APBN juga mendukung berbagai program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat hingga akhir Desember 2025 telah menjangkau 634.364 penerima manfaat melalui 272 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Per 26 Januari 2026, jumlah satuan pelayanan meningkat menjadi 379 unit dengan total penerima manfaat mencapai 877.222 orang atau sekitar 70 persen dari target.

Di sektor pendidikan, APBN mendukung pengembangan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat dengan realisasi pembangunan sebesar Rp2.647,01 juta di Kota Pontianak, Rp533,06 juta di Kabupaten Ketapang, dan Rp394 juta di Kabupaten Landak. Program ini memberikan akses pendidikan bagi peserta didik dari berbagai jenjang, termasuk Sekolah Rakyat Terintegrasi yang telah berjalan di Pontianak dan Ketapang.

Sementara itu, dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) KPP di Kalimantan Barat. Sepanjang 2025, realisasi KUR tercatat sebesar Rp76,55 miliar kepada 66 debitur, dengan penyaluran terbesar melalui Bank Tabungan Negara sebesar Rp50,24 miliar. Kota Pontianak menjadi wilayah penyaluran tertinggi dengan nilai Rp44,73 miliar.

Penyaluran KUR tersebut menjadi salah satu sarana pembiayaan bagi UMKM, khususnya di sektor perumahan, untuk mendukung pembangunan, pembelian, serta renovasi rumah atau tempat usaha dalam rangka mendukung program prioritas nasional di bidang perumahan.

Penulis: Fajar Bahari