Pemkot Pontianak Fokuskan Pembangunan 2027 pada Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Pelayanan Publik

Pontianak (Suara Kalbar) – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan arah pembangunan Kota Pontianak tahun 2027 akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan tidak hanya diarahkan pada capaian pertumbuhan angka semata, tetapi juga pada kualitas yang berdampak langsung terhadap pembukaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Edi dalam Forum Konsultasi Publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027 yang digelar di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, Pemerintah Kota Pontianak saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2025 dan 2026. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan program-program yang akan dilanjutkan, disempurnakan, maupun disesuaikan pada tahun 2027.

“Kita mengevaluasi apa saja yang sudah berjalan. Banyak program yang akan dilanjutkan, terutama peningkatan infrastruktur seperti jalan, trotoar, drainase, dan saluran. Infrastruktur tetap menjadi fokus utama,” ujarnya.

Selain infrastruktur dasar, sektor air bersih dan pengelolaan air limbah juga menjadi perhatian serius Pemkot Pontianak. Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah dimulai akan terus dilanjutkan pada 2027, seiring dengan upaya penanganan persampahan secara terintegrasi.

Di bidang pendidikan, Edi menyampaikan komitmen Pemkot Pontianak untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sejak 2026 telah dilakukan rehabilitasi dan pembangunan PAUD percontohan, hingga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

“Kami juga fokus menunjang Sekolah Rakyat yang sedang berjalan, sekaligus memetakan kebutuhan sekolah baru. Hasil musrenbang menunjukkan masih perlunya SMP di wilayah timur dan barat, serta SMA di Pontianak Timur,” jelasnya.

Sektor kesehatan juga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Kota Pontianak akan terus meningkatkan layanan rumah sakit milik pemerintah kota, baik yang berada di wilayah barat maupun utara. Selain itu, kerja sama dengan rumah sakit swasta yang melayani peserta BPJS Kesehatan juga akan terus diperkuat.

“Puskesmas juga akan kita tingkatkan. Ada yang direhab, ada yang dibangun baru, termasuk penambahan layanan dan kelengkapan fasilitasnya,” kata Edi.

Di bidang sosial, Pemkot Pontianak tetap melanjutkan program penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, seiring dengan upaya menjaga ketertiban dan keamanan kota. Mitigasi bencana juga menjadi salah satu prioritas, mengingat kondisi geografis Kota Pontianak yang rawan genangan dan bencana hidrometeorologi.

Edi mengakui, penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga keterbatasan anggaran. Termasuk di antaranya potensi adanya penyesuaian atau pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan melalui forum konsultasi publik ini kita mendapatkan rumusan strategi pembangunan yang tepat. Setidaknya RKPD 2027 dapat terus meningkatkan pelayanan publik, daya saing kota, dan mencapai bahkan melampaui target-target pembangunan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, Edi menilai Kota Pontianak memiliki modal yang cukup solid, tercermin dari sejumlah indikator kinerja makro daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tercatat sebesar 82,80, melampaui IPM Provinsi Kalimantan Barat sebesar 72,09 dan IPM nasional sebesar 75,90.

“Capaian ini terbentuk dari meningkatnya usia harapan hidup yang mencapai 75,96 tahun, harapan lama sekolah 15,07 tahun, rata-rata lama sekolah 10,48 tahun, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp16,7 juta per tahun,” jelasnya.

Selain itu, angka kemiskinan Kota Pontianak pada tahun 2025 berhasil ditekan hingga 4 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,16 persen dan nasional sebesar 8,47 persen. Inflasi juga tercatat sebesar 1,5 persen, berada di bawah angka provinsi dan nasional, sehingga turut menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Meski demikian, Edi mengakui masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 7,91 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

“Forum ini menjadi sangat strategis karena menjadi ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan pembangunan Kota Pontianak ke depan,” pungkasnya.

Penulis: Fajar Bahari