Kunker Komisi II DPR, Pemprov Kalbar Paparkan Pertumbuhan dan Kinerja BUMD

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin profesional, sehat, dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Aula Bank Kalbar, Kamis (22/1/2026).

Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menyampaikan kunjungan kerja Komisi II DPR RI menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengawasan dan penguatan peran BUMD serta bank daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ini. Kami memandang forum ini sebagai ruang evaluasi bersama agar pengelolaan BUMD semakin akuntabel, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah,” ujar Harisson.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki tiga BUMD, terdiri atas dua BUMD lembaga keuangan, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, serta satu BUMD berbentuk perusahaan umum daerah, yaitu Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, seluruh BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan perubahan bentuk hukum melalui peraturan daerah masing-masing.

“Perubahan bentuk hukum ini dilakukan agar BUMD lebih adaptif, sehat secara kelembagaan, serta mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus fungsi bisnis yang berorientasi pada peningkatan PAD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Harisson memaparkan kinerja masing-masing BUMD. Bank Kalbar tercatat memiliki total aset sebesar Rp27,84 triliun dengan modal dasar Rp3,5 triliun. Pada Tahun Buku 2024, Bank Kalbar membukukan laba sebesar Rp485,79 miliar dan menyetorkan dividen kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp127,69 miliar. Sementara berdasarkan laporan keuangan unaudited Tahun Buku 2025, laba Bank Kalbar meningkat menjadi Rp522,99 miliar.

“Capaian ini menunjukkan Bank Kalbar terus bertumbuh dan menjadi tulang punggung kontribusi BUMD terhadap PAD Provinsi Kalimantan Barat,” ungkapnya.

Sementara itu, PT Jamkrida Kalbar (Perseroda) pada Tahun Buku 2024 mencatatkan laba sebesar Rp4,6 miliar, yang seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan dan kapasitas penjaminan. Pada Tahun Buku 2025, laba meningkat menjadi Rp5,46 miliar berdasarkan laporan keuangan unaudited.

Di sisi lain, Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalbar juga menunjukkan tren positif meskipun dengan margin keuntungan yang masih relatif kecil.

“Pada Tahun Buku 2024, Perumda Aneka Usaha mencatatkan laba Rp41,57 juta, dan pada Tahun Buku 2025 meningkat menjadi Rp151,3 juta. Margin keuntungan yang masih kecil ini disebabkan beberapa unit usaha yang masih dalam proses pengurusan perizinan dan rekomendasi,” jelasnya.

Harisson menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan pembinaan dan pengawasan BUMD berdasarkan prinsip Good Corporate Governance, melalui berbagai langkah strategis, mulai dari pembentukan Satuan Pengawas Intern, penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran, kontrak kinerja bagi komisaris, dewan pengawas, dan direksi, hingga penyusunan regulasi evaluasi kinerja BUMD.

“Kami menyadari bahwa penguatan tata kelola BUMD merupakan proses berkelanjutan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan arahan, rekomendasi, dan dukungan dari Komisi II DPR RI agar BUMD di Kalbar semakin sehat dan profesional,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, S.PWK., selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, menekankan pentingnya transparansi dan peningkatan manajemen BUMD agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan masyarakat.

“BUMD harus dikelola secara transparan, terbuka, dan profesional agar benar-benar bisa berkontribusi terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai BUMD memiliki potensi besar, namun masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek manajemen dan tata kelola.

“Selama ini BUMD mendapat penyertaan modal yang cukup besar dari daerah, bahkan hingga puluhan dan ratusan miliar rupiah. Ke depan, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana pengelolaannya agar potensi tersebut bisa dimaksimalkan,” jelasnya.

Bahtra juga mendorong BUMD yang telah sehat agar membuka kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk investor dan lembaga keuangan, guna meningkatkan laba dan dividen.

“BUMD yang labanya masih kecil harus terus didorong untuk meningkatkan kinerjanya,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung target nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.

“Target nasional seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, peningkatan kesejahteraan, pengendalian inflasi, serta penguatan sektor pangan dan energi membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah melalui BUMD,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan BUMD untuk menggali potensi lokal dan mendorong perekonomian daerah.

“BUMD harus sehat secara keuangan, akuntabel dalam tata kelola, dan produktif dalam menghasilkan PAD,” tegasnya.

Ia mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan BUMD.

“Kami melihat komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menata BUMD secara profesional dan berkelanjutan,” katanya.

Ia berharap kunjungan kerja spesifik ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret guna mendorong penguatan BUMD di Kalbar.

“Dengan sinergi pusat dan daerah, kami optimistis BUMD dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Fadhil/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS