Florensius Ronny Dorong Pendataan Akurat Kemiskinan di Sintang

Sintang (Suara Kalbar)- Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, meminta para camat, lurah, dan kepala desa di Kabupaten Sintang segera menyusun data faktual mengenai warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data tersebut diharapkan berasal langsung dari tingkat desa agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Permintaan itu disampaikan Ronny saat memimpin Rapat Koordinasi Program Ketahanan Pangan Jagung di Desa yang digelar di Pendopo Wakil Bupati Sintang, Selasa (27/1/2026). Rapat yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang itu dihadiri 14 camat, perwakilan Polres Sintang, Bulog Sintang, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Ronny menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sintang di bawah kepemimpinan Bala–Ronny membutuhkan basis data kemiskinan yang akurat dan mutakhir, bukan sekadar angka statistik.

Menurut dia, data Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat tingkat kemiskinan Sintang berada di kisaran 7 hingga 8 persen. Namun, angka tersebut belum cukup menjawab kebutuhan kebijakan di tingkat daerah.

“Kalau hanya mau ambil data, BPS sudah ada. Tapi yang ingin kami pastikan adalah data riil dari desa: siapa saja yang hidup di bawah garis kemiskinan dan apa penyebab utamanya,” kata Ronny.

Ia memaparkan, berdasarkan temuan lapangan, kemiskinan di Sintang kerap dipicu oleh faktor non-ekonomi semata. Banyak warga yang tidak mampu bekerja akibat disabilitas, penyakit kronis, atau gangguan kesehatan permanen seperti tuberkulosis, pascastroke, hipertensi berat, hingga komplikasi gula darah.

Selain itu, Ronny menyebut rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kondisi sosial seperti janda atau duda dengan jumlah tanggungan anak yang banyak, turut memperparah kerentanan ekonomi keluarga.

“Kelompok-kelompok inilah yang harus diprioritaskan untuk didata. Saya tidak ingin ada warga dengan kondisi seperti ini luput dari perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.

Ronny menekankan, data tersebut akan menjadi dasar penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial, mulai dari BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga dukungan anggaran langsung dari Pemerintah Kabupaten Sintang.

Ia juga mengungkapkan pengalamannya saat masa kampanye legislatif dan Pilkada. Kala itu, Ronny menemukan ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.

“Ada warga yang menerima bantuan, tetapi di sebelah rumahnya ada keluarga yang rumahnya sudah hampir roboh, orang tuanya berpendidikan rendah, anaknya penyandang disabilitas, namun justru tidak mendapat bantuan. Data seperti inilah yang harus segera kita benahi,” katanya.

Ronny menargetkan, pendataan tersebut rampung paling lambat April 2026, sehingga pada rapat lanjutan pemerintah daerah sudah dapat menyusun langkah konkret untuk penanganannya.

Sebagai acuan, ia menyebutkan data BPS Sintang yang menyatakan bahwa warga yang tergolong hidup di bawah garis kemiskinan memiliki penghasilan di bawah Rp700 ribu per bulan.