Wabup Sambas: Renkon Banjir Bukan Formalitas, Tapi Perintah yang Wajib Dijalankan

Sambas (Suara Kalbar) – Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi, menegaskan bahwa Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir Kabupaten Sambas harus dijadikan acuan utama oleh seluruh pihak dalam penanganan bencana banjir, bukan sekadar dokumen administratif.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Renkon Banjir Kabupaten Sambas yang digelar di Aula Bapperida, Selasa (9/12/2025).

Wabup Heroaldi menyampaikan bahwa Renkon merupakan arahan resmi kepala daerah yang wajib dipedomani oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan dan desa, instansi vertikal, hingga elemen masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan dan penanganan banjir.

“Renkon ini bukan hanya laporan, tapi perintah resmi yang harus dijalankan. Semua pihak wajib menjadikannya sebagai pedoman operasional,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penyusunan Renkon banjir tahun ini mengacu pada pendekatan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD), sehingga setiap informasi prakiraan cuaca dan potensi banjir dapat langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.

Melalui pendekatan tersebut, daerah diharapkan mampu merespons ancaman banjir dengan lebih cepat, mengerahkan sumber daya secara optimal, serta menekan risiko bagi masyarakat.

“Banjir di Sambas merupakan ancaman yang terjadi hampir setiap tahun. Karena itu, kesiapsiagaan harus dimulai sejak dini demi keselamatan warga,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi BPBD Kabupaten Sambas, jajaran OPD terkait, serta para mitra seperti BNPB dan World Food Programme (WFP) atas dukungan dalam penyusunan dokumen Renkon tersebut.

Ia berharap dokumen ini dapat memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi masyarakat Sambas.

“Renkon ini menjadi dasar kita memperkuat sistem penanggulangan bencana agar seluruh masyarakat Sambas dapat terlindungi saat bencana terjadi,” tutupnya.

Penulis: Serawati