Tanpa Sepengetahuan Desa, Pembangunan Dapur MBG di Desa Sanatab, Sambas Menuai Kritikan

Sambas (Suara Kalbar) – Kurangnya komunikasi antara pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemerintah Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat memicu kekecewaan warga, setelah fasilitas tersebut dibangun dan diluncurkan tanpa pemberitahuan resmi.

Salah satu warga, Cibok, menilai pembangunan dapur MBG di Dusun Tanjung seharusnya lebih dulu dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Menurutnya, lokasi yang berada di wilayah administrasi Desa Sanatab semestinya melibatkan unsur pemerintah setempat sejak awal.

“Karena dibangun di wilayah Sanatab, seharusnya ada koordinasi, minimal pemberitahuan. Ini kemarin sudah launching, perangkat desa saja tidak mengetahui,” ujar Cibok, Minggu (7/12/2025).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Sanatab, Rino. Ia mengaku kecewa atas sikap pengelola dapur MBG yang dinilai tidak menjalin komunikasi sejak tahap awal pembangunan hingga peresmian.

“Saya sebagai Kepala Desa Sanatab merasa kecewa atas sikap pengelola Dapur MBG yang berada di wilayah pemerintahan Desa Sanatab,” tegas Rino.

Ia menjelaskan, sejak tahap persiapan hingga peluncuran pada 6 Desember 2025, pihak SPPG disebut tidak pernah membangun komunikasi dengan pemerintah desa, pemangku adat, maupun masyarakat, khususnya warga Dusun Tanjung.

“Kami merasa seperti tidak dianggap,” ungkapnya.

Dapur MBG diketahui berlokasi di RT 007 Dusun Tanjung, tepatnya di sebuah ruko milik warga pendatang yang baru mengurus perpindahan alamat. Ruko tersebut disewa oleh vendor pengelola MBG.

Menurutnya, proses persiapan yang berlangsung sekitar dua hingga tiga bulan tidak pernah diinformasikan kepada RT, Kepala Dusun, maupun Pemerintah Desa.

“Hingga launching dilaksanakan, tidak ada laporan ataupun pemberitahuan resmi,” katanya.

Ia juga mengaku kerap menerima pertanyaan dari masyarakat terkait pengelola dapur, asal usul vendor, hingga isu yang beredar soal dugaan kasus keracunan siswa setelah mengonsumsi makanan MBG di beberapa daerah.

Namun karena tidak ada laporan resmi dari pihak pengelola, pemerintah desa mengaku kesulitan memberikan penjelasan yang akurat kepada warga.

“Kami menyayangkan hal ini, padahal program ini merupakan program nasional yang seharusnya transparan. Koordinasi secara vertikal mestinya dijalankan karena lokasi berada di wilayah desa,” ujar Rino.

Ia berharap ke depan pengelola MBG maupun pelaku usaha yang masuk ke wilayah desa dapat mengedepankan etika dan menghargai pemerintah setempat.

“Kalau bertamu harus mengetuk pintu tuan rumah. Kami tetap mendukung program pemerintah selama tidak mengabaikan potensi dan peran desa,” pungkasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas kehadiran program MBG di wilayah perbatasan.

“Semoga program ini berjalan sesuai harapan dan benar-benar bermanfaat bagi para siswa,” tutupnya.

Penulis: Serawati