Pemprov Kalbar Komitmen Libatkan Semua Unsur dalam Pemberantasan Korupsi

Pontianak (Suara Kalbar) – Guna memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan jalan sehat dan zumba bersama di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Minggu pagi (14/12/2025), dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Alfian, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Erlina Ria Norsan, beserta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda, instansi vertikal serta ratusan masyarakat yang ikut memeriahkan kegiatan.

Dalam sambutannya, Alfian mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang mencerminkan wajah Kalimantan Barat yang sehat, aktif, kompak, dan penuh energi positif, sekaligus sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun budaya antikorupsi.

“Melalui langkah kecil yang kita ayunkan bersama hari ini, kita ingin menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang harus terus dihidupkan dalam setiap tindakan. Sejalan dengan tema nasional Hakordia 2025, ‘Satukan Aksi Basmi Korupsi’, momentum ini menjadi sangat penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, dalam upaya pemberantasan korupsi,” ungkap Alfian.

Ia menjelaskan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan kepada publik berbagai langkah pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi yang telah dilakukan oleh KPK serta para pemangku kepentingan antikorupsi lainnya.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat memperkuat komitmen bersama serta mendorong terciptanya budaya antikorupsi di Kalimantan Barat. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil, kita ingin membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi demi masa depan generasi mendatang,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak perekonomian bangsa serta menyengsarakan rakyat. Dampaknya sangat luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik, bahkan dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, Alfian menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan semata tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hakordia ini sebagai pengingat bahwa masa depan yang maju hanya dapat dibangun dengan memegang teguh integritas. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kerja untuk menciptakan Kalimantan Barat yang bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu, Panitia Penyelenggara dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, melalui laporan yang disampaikan Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Marlyna, menyampaikan bahwa peringatan Hakordia 2025 dilaksanakan dengan menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa,” jelas Marlyna.

Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai bentuk kampanye, aksi nyata, dan kegiatan kolaboratif, serta penyebarluasan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat.

“Dengan menumbuhkan semangat kolektif dan solidaritas seluruh elemen bangsa, kita menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Penulis: Fadhil/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS