Kemendagri Dukung Inovasi BPSDM Kalbar dalam Optimalisasi PAD

Pontianak (Suara Kalbar) – Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Teguh Narutomo, menyampaikan dukungan terhadap upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sumber daya manusia, termasuk mendorong peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpotensi menjadi penyumbang PAD.

Dukungan tersebut disampaikan Teguh Narutomo saat menjadi narasumber dalam forum yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa (23/12/2025).

Forum ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heri Nurhasbi.

Dalam kesempatan tersebut, Teguh Narutomo menyatakan sependapat dengan pemaparan Kepala BPSDM Kalbar mengenai berbagai peluang pendapatan yang dapat digali melalui inovasi dan program pengembangan di lingkungan BPSDM.

“Salah satu yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPSDM adalah peluang dan potensi untuk memperoleh pendapatan dari BPSDM melalui inovasi yang dapat mendukung perolehan pendapatan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari menuturkan bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi antarperangkat daerah dalam mendukung peningkatan PAD melalui pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

“Diharapkan sinergi yang terbangun dapat mendukung pengelolaan PAD yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” kata Windy.

Lebih lanjut, Windy menegaskan bahwa BPSDM Kalbar berkomitmen untuk terus mendorong pemanfaatan peluang dan potensi inovasi sebagai kontribusi nyata dalam optimalisasi PAD.

Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat.

Penulis: Meriyanti