Kasus Tumbler Hilang Berujung Pemecatan, Pakar UGM Ingatkan Bahaya Viral Tanpa Verifikasi

Jakarta (Suara Kalbar)- Kegaduhan akibat tumbler yang hilang di kereta rel listrik (KRL) berbuntut panjang hingga berujung pada pemecatan seorang pegawai.

Deputi Sekretaris Eksekutif Center for Digital Society (CfDS) UGM, Iradat Wirid, meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak terburu-buru meposting sesuatu di media sosial.

“Sebagai pembuat konten, ada baiknya menahan diri sebelum meposting. Jangan impulsif atau cepat bertindak demi viral, karena yang viral belum tentu valid. Jika tidak valid, bisa jadi bumerang,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Senin (1/12/2025).

Ia menambahkan, sebagai pembaca, masyarakat perlu memeriksa kredibilitas pembuat konten. Menurut dia, potongan video atau tulisan sering kali hanya menggambarkan sebagian kecil dari kejadian sesungguhnya.

“Maka dari itu, sebaiknya hindari memperkeruh isu publik. Hindari penyebaran informasi pribadi (doksing). Bayangkan jika kita yang mengalami hal sebaliknya,” kata Iradat.

Ia menjelaskan bahwa masalah kecil dapat membesar atau meledak di media sosial ketika masyarakat merasa tidak memiliki kanal penyelesaian masalah yang jelas.

“Kasus seperti ini sering terjadi tanpa menelusuri lebih dalam. Hanya karena masalah yang belum diketahui benar, seseorang meluapkan kemarahan ke media sosial atas sesuatu yang belum jelas, padahal ini bisa diselesaikan kalau prosedurnya matang,” tuturnya.

Menurut Iradat, publik kerap mengalami ketidakpastian prosedur, tidak tahu harus melapor ke mana, atau tidak mendapat respons memadai. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan sehari-hari akibat layanan publik yang tidak jelas.

Akibatnya, penyelesaian masalah seakan harus melalui viral di media sosial. Langkah tersebut berisiko besar karena dapat memperluas persoalan. Dalam kasus tumbler yang hilang, simpati publik bahkan sempat bergeser dari pemilik tumbler ke petugas yang terancam dipecat.

Iradat menegaskan bahwa akar masalah tetap berada pada lemahnya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik, khususnya dalam penanganan barang hilang.

“Sebenarnya yang paling keliru adalah pelayanan publiknya. Bukan soal nilai barangnya, tetapi bagaimana SOP itu dijalankan,” pungkasnya.

Sumber: Beritasatu.com

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS